Makassar (Antara Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan anggaran tidak terduga yang tersimpan dalam mata anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membiyayai pelaksanaan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) dipusatkan di Makassar.
"Pemerintah Pusat telah menetapkan Sulsel menjadi tuan rumah Hakteknas, sehingga mau tidak mau semua harus dipersiapkan meski tidak dianggarkan dalam APBD Pokok 2017," kata Sekertaris Daerah Pemprov Sulsel, Abdul Latief di Makassar, Senin.
Kendati anggaran yang digunakan Rp1,5 miliar lebih untuk membiyayai kegiatan nasional itu, namun anggaran pokoknya tetap di tanggung Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian terkait lainnya.
"Tentu kita persiapkan karena sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan. Kalaupun dikatakan tidak ada pemberitahuan di dewan, kami sudah beri tahu sebelumnya melalui surat," kata Latief usai rapat dengan Badan Anggaran DPRD Sulsel.
Menurut dia, anggaran yang tidak terduga tersebut terpaksa digunakan untuk membiyayai pelaksanaan kegiatan dan sudah sesuai aturan, apalagi ini bersifat darurat.
Selain itu, kata dia, sudah terlanjur pelaksanaan Hakteknas di Sulsel dan dipusatkan di lokasi Center Poin of Indonesia dan pimpinan telah menyetujui dana itu dipakai karena bersifat darurat.
"Pembiyayaan hanya digunakan untuk kelengkapan persiapan acara, sementara dana pokoknya kan ditanggung kementerian, Pemprov hanya membantu pelaksanaan acara," ulas dia.
Sementara Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel, Ni`matullah pada kesempatan itu menyatakan apakah dana tidak terduga tersebut sudah melalui persetujuan pimpinan dan DPRD. Meski anggaran yang digunakan tidak terlalu besar namun tetap diminta pertanggungjawabannya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menyebut, anggaran Rp1,5 miliar lebih tersebut digunakan untuk membantu pelaksanaan Haktenas juga sempat disebut-sebut dalam rapat eskpos penyampaian kinerja, sebab anggaran mengalami defisit hingga Rp217 miliar lebih.
"Rapat lanjutan akan digelar Rabu mendatang untuk mengoreksi jawaban termasuk dengan pembiyayaan Hakteknas. Memang anggarannya tidak terlalu besar dan tidak merubah APBD, tetapi tetap dipertanyakan nantinya karena ini uang rakyat," tambah Ketua DPD Demokrat Sulsel itu.
"Pemerintah Pusat telah menetapkan Sulsel menjadi tuan rumah Hakteknas, sehingga mau tidak mau semua harus dipersiapkan meski tidak dianggarkan dalam APBD Pokok 2017," kata Sekertaris Daerah Pemprov Sulsel, Abdul Latief di Makassar, Senin.
Kendati anggaran yang digunakan Rp1,5 miliar lebih untuk membiyayai kegiatan nasional itu, namun anggaran pokoknya tetap di tanggung Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian terkait lainnya.
"Tentu kita persiapkan karena sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan. Kalaupun dikatakan tidak ada pemberitahuan di dewan, kami sudah beri tahu sebelumnya melalui surat," kata Latief usai rapat dengan Badan Anggaran DPRD Sulsel.
Menurut dia, anggaran yang tidak terduga tersebut terpaksa digunakan untuk membiyayai pelaksanaan kegiatan dan sudah sesuai aturan, apalagi ini bersifat darurat.
Selain itu, kata dia, sudah terlanjur pelaksanaan Hakteknas di Sulsel dan dipusatkan di lokasi Center Poin of Indonesia dan pimpinan telah menyetujui dana itu dipakai karena bersifat darurat.
"Pembiyayaan hanya digunakan untuk kelengkapan persiapan acara, sementara dana pokoknya kan ditanggung kementerian, Pemprov hanya membantu pelaksanaan acara," ulas dia.
Sementara Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel, Ni`matullah pada kesempatan itu menyatakan apakah dana tidak terduga tersebut sudah melalui persetujuan pimpinan dan DPRD. Meski anggaran yang digunakan tidak terlalu besar namun tetap diminta pertanggungjawabannya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menyebut, anggaran Rp1,5 miliar lebih tersebut digunakan untuk membantu pelaksanaan Haktenas juga sempat disebut-sebut dalam rapat eskpos penyampaian kinerja, sebab anggaran mengalami defisit hingga Rp217 miliar lebih.
"Rapat lanjutan akan digelar Rabu mendatang untuk mengoreksi jawaban termasuk dengan pembiyayaan Hakteknas. Memang anggarannya tidak terlalu besar dan tidak merubah APBD, tetapi tetap dipertanyakan nantinya karena ini uang rakyat," tambah Ketua DPD Demokrat Sulsel itu.