Makassar (Antara Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar mendapat gelontoran dana sebesar Rp100 miliar untuk membebaskan kota ini dari kawasan kumuh sesuai dengan target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Tahun 2019 Kota Makassar ditarget bebas atau nol persen kawasan kumuh. Karena ada Rp100 miliar anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat digelontorkan untuk Makassar," ujar Kepala Dinas PU Makassar Muh Ansar di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan anggaran tersebut ditarget akan menghilangkan 103 titik kawasan kumuh di Makassar hingga 2019 dan anggaran akan dibagi setiap tahunnya. Hingga 2016 kawasan kumuh itu mencapai 667 hektare dari tahun 2014 mencapai 740.10 hektare.
"Kawasan ini akan dihilangkan dengan menggunakan dua program, yaitu NUSSP dan Kota Kita," ujarnya dalam sosialisasi program yang digelar Badan Keseadayaan Masyarakat (BKM).
Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PU Kota Makassar, Muh Fuad Asis menambahkan, untuk tahun ini pihaknya menargetkan dapat mengurangi kawasan kumuh di Makassar menjadi 567 hektare dari tahun 2016 atau berkurang 100 hektare. Intinya rampung 2019.
Dengan alokasi anggaran tahun ini, dari NUSSP sebesar Rp12 miliar. Ini untuk 12 kelurahan atau titik. Sementara dari program Kota Kita sebanyak Rp19 miliar untuk 38 kelurahan atau 38 titik, masing-masing Rp500 juta satu titik.
"Jadi tahun ini kita target selesai 50 titik atau kelurahan," katanya.
Untuk anggaran tersebut langsung dicairkan ke BKM masing-masing. Kata Fuad, kawasan kumuh yang dimaksud dilihat dari tujuh indikator. Masing-masing, karena kepadatan penduduk, kondisi drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan, potensi bencana alam, dan Kebakaran.
"Tahun 2019 Kota Makassar ditarget bebas atau nol persen kawasan kumuh. Karena ada Rp100 miliar anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat digelontorkan untuk Makassar," ujar Kepala Dinas PU Makassar Muh Ansar di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan anggaran tersebut ditarget akan menghilangkan 103 titik kawasan kumuh di Makassar hingga 2019 dan anggaran akan dibagi setiap tahunnya. Hingga 2016 kawasan kumuh itu mencapai 667 hektare dari tahun 2014 mencapai 740.10 hektare.
"Kawasan ini akan dihilangkan dengan menggunakan dua program, yaitu NUSSP dan Kota Kita," ujarnya dalam sosialisasi program yang digelar Badan Keseadayaan Masyarakat (BKM).
Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PU Kota Makassar, Muh Fuad Asis menambahkan, untuk tahun ini pihaknya menargetkan dapat mengurangi kawasan kumuh di Makassar menjadi 567 hektare dari tahun 2016 atau berkurang 100 hektare. Intinya rampung 2019.
Dengan alokasi anggaran tahun ini, dari NUSSP sebesar Rp12 miliar. Ini untuk 12 kelurahan atau titik. Sementara dari program Kota Kita sebanyak Rp19 miliar untuk 38 kelurahan atau 38 titik, masing-masing Rp500 juta satu titik.
"Jadi tahun ini kita target selesai 50 titik atau kelurahan," katanya.
Untuk anggaran tersebut langsung dicairkan ke BKM masing-masing. Kata Fuad, kawasan kumuh yang dimaksud dilihat dari tujuh indikator. Masing-masing, karena kepadatan penduduk, kondisi drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan, potensi bencana alam, dan Kebakaran.