Mamuju (Antara Sulbar) - Angka pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat yang berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa dinyatakan pemerintah mengalami penurunan menjadi 2,98 persen dibandingkan angka pengangguran pada tahun 2010 mencapai 4,10 persen.
Sekretaris Provinsi Sulbar Ismail Zainuddin mengatakan itu pada acara uji publik rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulbar di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sulbar juga sudah berada diatas angka rata-rata nasional 5,01 persen, kemudian tingkat kemiskinan yang turun dari 13,89 persen di tahun 2011 menjadi 11,30 persen di tahun 2017, dan indeks ketimpangan pendapatan (gini rasio) pada tahun 2011 sebesar 0,37 persen mengalami perbaikan pada Maret 2017 menjadi 0,35 persen.
Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2010 sebesar 59,74 persen meningkat menjadi 63,60 persen pada tahun 2016.
Ismail mengatakan, penyusunan RPJMD telah melalui mekanisme dan tahapan mulai dari persiapan pembentukan tim, penyusunan rancangan awal, selanjutnya uji publik dilaksanakan "Pembahasan juga telah dilaksanakan dengan DPRD Provinsi Sulbar dan Musrenbang, konsultasi ke Kementrian dalam negeri dilanjutkan penetapan perda RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022," katanya.
Ismail juga menyampaikan, dalam rangka percepatan pembangunan di Sulbar untuk lima tahun kedepan, maka telah disusun visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar yang dituangkan dalam RPJMD 2017-2022.
"Pembangunan akan semakin ditingkatkan agar pembangunan yang lebih baik lagi dapat dicapai dimasa mendatang dengan menyusun RPJMD untuk lebih mengarahkan pembangunan yang akan dicapai," katanya.
Sekretaris Provinsi Sulbar Ismail Zainuddin mengatakan itu pada acara uji publik rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulbar di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sulbar juga sudah berada diatas angka rata-rata nasional 5,01 persen, kemudian tingkat kemiskinan yang turun dari 13,89 persen di tahun 2011 menjadi 11,30 persen di tahun 2017, dan indeks ketimpangan pendapatan (gini rasio) pada tahun 2011 sebesar 0,37 persen mengalami perbaikan pada Maret 2017 menjadi 0,35 persen.
Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2010 sebesar 59,74 persen meningkat menjadi 63,60 persen pada tahun 2016.
Ismail mengatakan, penyusunan RPJMD telah melalui mekanisme dan tahapan mulai dari persiapan pembentukan tim, penyusunan rancangan awal, selanjutnya uji publik dilaksanakan "Pembahasan juga telah dilaksanakan dengan DPRD Provinsi Sulbar dan Musrenbang, konsultasi ke Kementrian dalam negeri dilanjutkan penetapan perda RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022," katanya.
Ismail juga menyampaikan, dalam rangka percepatan pembangunan di Sulbar untuk lima tahun kedepan, maka telah disusun visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar yang dituangkan dalam RPJMD 2017-2022.
"Pembangunan akan semakin ditingkatkan agar pembangunan yang lebih baik lagi dapat dicapai dimasa mendatang dengan menyusun RPJMD untuk lebih mengarahkan pembangunan yang akan dicapai," katanya.