Mamuju (Antara Sulbar)- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Barat mengutuk kekerasan yang dilakukan aparat pemerintah terhadap Muslim Rohingya.
"Tragedi yang menimpa Muslim Rohingya di negara Myanmar adalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan aparat militer negara itu," kata sekertaris DPW PKB Sulbar Muh Yahya Hanafi di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, Presiden Myanmar Aung San Suu Kyi mesti bertanggung jawab atas aksi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan aparat militernya.
"Nobel perdamaian yang diberikan kepada Aun San Suu Kyi harus dicabut, karena melakukan pembiaran terhadap aksi kejahatan kemanusian yang dilakukan militer Myanmar," katanya.
Menurut dia, pemerintah Indoensia diminta untuk terus mendesak agar Myanmar segera menghentikan kekerasan terhadap masyarakatnya etnis Rohingya.
"Aksi kekerasan yang sudah menimbulkan banyak korban jiwa dipihak etnis Rohingya harus segera dihentikan, pemerintah Indonesia mesti bersikap dan harus mendesak agar itu dihentikan," katanya.
Ia berharap kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya merupakan Genoside yang harus segera diseret ke pengadilan internasional.
"Tragedi yang menimpa Muslim Rohingya di negara Myanmar adalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan aparat militer negara itu," kata sekertaris DPW PKB Sulbar Muh Yahya Hanafi di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, Presiden Myanmar Aung San Suu Kyi mesti bertanggung jawab atas aksi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan aparat militernya.
"Nobel perdamaian yang diberikan kepada Aun San Suu Kyi harus dicabut, karena melakukan pembiaran terhadap aksi kejahatan kemanusian yang dilakukan militer Myanmar," katanya.
Menurut dia, pemerintah Indoensia diminta untuk terus mendesak agar Myanmar segera menghentikan kekerasan terhadap masyarakatnya etnis Rohingya.
"Aksi kekerasan yang sudah menimbulkan banyak korban jiwa dipihak etnis Rohingya harus segera dihentikan, pemerintah Indonesia mesti bersikap dan harus mendesak agar itu dihentikan," katanya.
Ia berharap kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya merupakan Genoside yang harus segera diseret ke pengadilan internasional.