Jakarta (Antara Sulsel) - Delegasi RI siap menjelaskan kondisi objektif sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam pertemuan tingkat tinggi di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat, Rabu (6/9) pekan ini.
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan dari New York, Senin mengatakan, setelah pertemuan ini, pemerintah dan dunia usaha berharap negara Barat lebih proporsional dalam menilai sektor pendulang devisa terbesar ini.
"Mereka (Eropa dan Amerika Serikat) sering tidak proporsional. Kami akan menjelaskan semuanya," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Fadhil menjadi salah satu delegasi Gapki dalam pertemuan di PBB ini, selain itu turut hadir Ketua Umum Gapki Joko Supriyono yang akan menjadi pembicara, Wakil Ketua Umum Gapki Mona Surya, dan Juru Bicara Gapki Tofan Mahdi.
Dalam pertemuan tingkat tinggi yang digagas Badan PBB untuk Program Pembangunan ( UNDP ) tersebut, Ketua Umum Gapki Joko Supriyono akan memaparkan aspek ekonomi dan ekologi sektor kelapa sawit di Indonesia.
Dibandingkan Malaysia, menurut Fadhil, sektor sawit Indonesia lebih banyak disorot, khususnya terkait isu-isu lingkungan dan keberlanjutan.
"Tidak ada pembangunan yang sempurna. Tapi jangan sampai, sorotan tata kelola sawit yang berkelanjutan itu sekadar kedok untuk menekan Indonesia dalam negosiasi perdagangan," ujarnya.
Delegasi Indonesia juga akan menghadiri sejumlah diskusi dan pertemuan informal dengan UNDP, perwakilan pemerintah AS, dan melakukan kunjungan ke pabrik cokelat Mars Inc. yang merupakan buyer minyak sawit dari Indonesia.
Selain Indonesia, dua negara juga diundang dalam pertemuan tingkat tinggi di PBB tersebut, yaitu Peru (peternakan sapi), Brasil (perkebunan kedelai), dan Liberia (sawit). Ketiga negara ini juga banyak disorot terkait tata kelola lingkungan mereka.
Fadhil menegaskan, Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk terus mencapai tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan dari New York, Senin mengatakan, setelah pertemuan ini, pemerintah dan dunia usaha berharap negara Barat lebih proporsional dalam menilai sektor pendulang devisa terbesar ini.
"Mereka (Eropa dan Amerika Serikat) sering tidak proporsional. Kami akan menjelaskan semuanya," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Fadhil menjadi salah satu delegasi Gapki dalam pertemuan di PBB ini, selain itu turut hadir Ketua Umum Gapki Joko Supriyono yang akan menjadi pembicara, Wakil Ketua Umum Gapki Mona Surya, dan Juru Bicara Gapki Tofan Mahdi.
Dalam pertemuan tingkat tinggi yang digagas Badan PBB untuk Program Pembangunan ( UNDP ) tersebut, Ketua Umum Gapki Joko Supriyono akan memaparkan aspek ekonomi dan ekologi sektor kelapa sawit di Indonesia.
Dibandingkan Malaysia, menurut Fadhil, sektor sawit Indonesia lebih banyak disorot, khususnya terkait isu-isu lingkungan dan keberlanjutan.
"Tidak ada pembangunan yang sempurna. Tapi jangan sampai, sorotan tata kelola sawit yang berkelanjutan itu sekadar kedok untuk menekan Indonesia dalam negosiasi perdagangan," ujarnya.
Delegasi Indonesia juga akan menghadiri sejumlah diskusi dan pertemuan informal dengan UNDP, perwakilan pemerintah AS, dan melakukan kunjungan ke pabrik cokelat Mars Inc. yang merupakan buyer minyak sawit dari Indonesia.
Selain Indonesia, dua negara juga diundang dalam pertemuan tingkat tinggi di PBB tersebut, yaitu Peru (peternakan sapi), Brasil (perkebunan kedelai), dan Liberia (sawit). Ketiga negara ini juga banyak disorot terkait tata kelola lingkungan mereka.
Fadhil menegaskan, Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk terus mencapai tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.