Kupang (Antara Sulsel) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Timur memastikan akan menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk pemilihan Ketua DPD menggantikan Ibrahim Agustinus Medah sebelum penetapan Calon Gubernur pada Pilgub NTT 2018.
"Sebelum pendaftaran Calon Gubernur mendatang kami harus sudah punya ketua definitif karena yang mendaftar harus ketua definitif," kata Ketua Harian DPD Partai Golkar NTT Mohammad Ansor kepada wartawan di Kupang, Selasa.
Ia mengatakan, pelaksanaan Musdalub merupakan tugas Pelaksana Tugas (Plt) yang nantinya akan ditunjuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.
"Setelah Plt ditunjuk baru bisa mengadakan Musdalub untuk menggantikan Pak Medah (sapaan Ibrahirm Agustinus Medah)," katanya.
Ia mengatakan, pergantian Medah yang telah memilih "lompat pagar" ke Partai Hanura, beberapa waktu lalu itu hanya bisa dilakukan melalui Musdalub. "Karena Pak Medah dipilih melalui Musdalub," katanya.
"Kalau dia (Medah) mengundurkan diri maka Musdalah yang harus menggantikan dia. Kalau kami yang di bawah dipilih formatur, tapi kalau Pak Medah tidak bisa," katanya.
Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan langkah itu merupakan bagian dari legitimasi partai berlambang pohon beringin itu terkait mekanisme pemilihan pimpinan partai di daerah.
Untuk itu, katanya, siapapun yang nantinya terpilih sebagai Ketua DPD Golkar dalam Musdalub mesti diterima semua kader dan pimpinan partai.
"Kalau ditunjukkan si A atau si B maka akan menjadi polemik, walaupun nanti dalam Musdalub ada proses demokrasi yang bermain, ya silahkan saja," katanya.
Lebih lanjut terkait Pilgub NTT 2018, Ansor mengatakan Partai Golkar belum memutuskan Calon Gubernur berdasarkan hasil pertemuan sebelumnya.
Ia mengatakan, DPP Golkar bersama Partai Nasdem masih melakukan pengkajian untuk mengusulkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan melihat hasil survei yang ada untuk menentukan mitra koalisasi.
Pihak partai, katanya, masih membangun komunikasi politik dengan partai-partai lainnya untuk menentukan mitra koalisi mengingat tidak ada satupun partai yang memiliki jumlah kursi yang cukup untuk mengusung calonnya sendiri.
"Karena itu kami belum tetapkan mitra koalisasi dan semuanya juga nanti tergantung dari keputusan DPP Golkar," katanya.
"Sebelum pendaftaran Calon Gubernur mendatang kami harus sudah punya ketua definitif karena yang mendaftar harus ketua definitif," kata Ketua Harian DPD Partai Golkar NTT Mohammad Ansor kepada wartawan di Kupang, Selasa.
Ia mengatakan, pelaksanaan Musdalub merupakan tugas Pelaksana Tugas (Plt) yang nantinya akan ditunjuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.
"Setelah Plt ditunjuk baru bisa mengadakan Musdalub untuk menggantikan Pak Medah (sapaan Ibrahirm Agustinus Medah)," katanya.
Ia mengatakan, pergantian Medah yang telah memilih "lompat pagar" ke Partai Hanura, beberapa waktu lalu itu hanya bisa dilakukan melalui Musdalub. "Karena Pak Medah dipilih melalui Musdalub," katanya.
"Kalau dia (Medah) mengundurkan diri maka Musdalah yang harus menggantikan dia. Kalau kami yang di bawah dipilih formatur, tapi kalau Pak Medah tidak bisa," katanya.
Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan langkah itu merupakan bagian dari legitimasi partai berlambang pohon beringin itu terkait mekanisme pemilihan pimpinan partai di daerah.
Untuk itu, katanya, siapapun yang nantinya terpilih sebagai Ketua DPD Golkar dalam Musdalub mesti diterima semua kader dan pimpinan partai.
"Kalau ditunjukkan si A atau si B maka akan menjadi polemik, walaupun nanti dalam Musdalub ada proses demokrasi yang bermain, ya silahkan saja," katanya.
Lebih lanjut terkait Pilgub NTT 2018, Ansor mengatakan Partai Golkar belum memutuskan Calon Gubernur berdasarkan hasil pertemuan sebelumnya.
Ia mengatakan, DPP Golkar bersama Partai Nasdem masih melakukan pengkajian untuk mengusulkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan melihat hasil survei yang ada untuk menentukan mitra koalisasi.
Pihak partai, katanya, masih membangun komunikasi politik dengan partai-partai lainnya untuk menentukan mitra koalisi mengingat tidak ada satupun partai yang memiliki jumlah kursi yang cukup untuk mengusung calonnya sendiri.
"Karena itu kami belum tetapkan mitra koalisasi dan semuanya juga nanti tergantung dari keputusan DPP Golkar," katanya.