Makassar (Antara Sulsel) - Kementerian Sosial (Kemensos) RI melakukan
verifikasi data warga prasejahtera Kota Makassar, Sulawesi Selatan,
untuk menerima program keluarga harapan (PKH) melalui program bantuan
pangan non tunai (BPNT).
"Data rilnya untuk program keluarga harapan di Makassar ada sekitar 15 ribu dan umum sekitar 35 ribu, jadi totalnya sekitar 50 ribu yang akan menjadi penerima bantuan non tunai itu," kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung di Makasar, Kamis.
Data warga penerima manfaat itu, kata dia, telah diterimanya setelah Dinas Sosial Kota Makassar telah melakukan pendataan ulang agar penyalurannya nanti tepat sasaran.
Ia juga mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi untuk mengumpulkan kabupaten dan kota di Sulsel dan akan hadir kembali untuk membahas sosialisasi bantuan pangan non tunai tersebut.
"Kita akan membahas di sini, kemudian dua bulan ke depan kita akan kembali bersama perwakilan dinas sosial di 24 kabupaten/kota di Sulsel dan ini wajar," ucapnya.
Dulung mengatakan pihak Kemensos melaksanakan program bantuan pangan non tunai tahun ini telah berjalan dengan baik di hampir 44 kota di Indonesia.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Muchtar Tahir mengatakan pihaknya telah melakukan validasi data warga penerima BPNT tahun 2017 untuk dimasukkan dalam basis data terpadu (BDT) untuk diserahkan kepada Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI.
Dinas Sosial Makassar melakukan validitasi data tersebut agar bisa menentukan orang penerima bantuan non tunai, apalagi pihak Dinas Sosial Provinsi Sulsel juga telah memiliki konsep dan alat untuk mengkoneksikan semua data, sehingga tidak ada lagi kesalahan.
"Sekarang kita bisa meminimalisir data fiktif karena adanya koneksi data dari pihak Pemerintah Provinsi Sulsel sehingga sekarang Alhamdulillah tidak ada lagi kesulitan dan kesalahan data," ucap Muchtar.
"Data rilnya untuk program keluarga harapan di Makassar ada sekitar 15 ribu dan umum sekitar 35 ribu, jadi totalnya sekitar 50 ribu yang akan menjadi penerima bantuan non tunai itu," kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung di Makasar, Kamis.
Data warga penerima manfaat itu, kata dia, telah diterimanya setelah Dinas Sosial Kota Makassar telah melakukan pendataan ulang agar penyalurannya nanti tepat sasaran.
Ia juga mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi untuk mengumpulkan kabupaten dan kota di Sulsel dan akan hadir kembali untuk membahas sosialisasi bantuan pangan non tunai tersebut.
"Kita akan membahas di sini, kemudian dua bulan ke depan kita akan kembali bersama perwakilan dinas sosial di 24 kabupaten/kota di Sulsel dan ini wajar," ucapnya.
Dulung mengatakan pihak Kemensos melaksanakan program bantuan pangan non tunai tahun ini telah berjalan dengan baik di hampir 44 kota di Indonesia.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Muchtar Tahir mengatakan pihaknya telah melakukan validasi data warga penerima BPNT tahun 2017 untuk dimasukkan dalam basis data terpadu (BDT) untuk diserahkan kepada Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI.
Dinas Sosial Makassar melakukan validitasi data tersebut agar bisa menentukan orang penerima bantuan non tunai, apalagi pihak Dinas Sosial Provinsi Sulsel juga telah memiliki konsep dan alat untuk mengkoneksikan semua data, sehingga tidak ada lagi kesalahan.
"Sekarang kita bisa meminimalisir data fiktif karena adanya koneksi data dari pihak Pemerintah Provinsi Sulsel sehingga sekarang Alhamdulillah tidak ada lagi kesulitan dan kesalahan data," ucap Muchtar.