Makassar (Antara Susel) - Pemerintah Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, terus berfokus merampungkan tiga persyaratan pendukung penetapan status wilayahnya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
Bupati Kepulauan Selayar, Muh Basli Ali di Makassar, Jumat, mengatakan, masih ada tiga item dari 14 yang mesti dipenuhi untuk penilaian dari Kementerian Maritim sehingga KEK Pariwisata bisa ditetapkan pada tahun ini.
"Kami akan upayakan bisa dirampungkan sehingga bisa mendapatkan status itu," katanya.
Adapun tiga item penilaian yang masih terus digenjot untuk diselesaikan itu yakni amdal, kajian ekonomi (investasi) serta konsorsium pengusung.
Dari tiga item itu, kata dia, persoalan amdal memang yang membutuhkan proses yang lebih panjang hingga enam bulan mendatang.
Jika melihat waktu yang ada saat ini, maka tentu tidak mungkin bisa dirampungkan hingga akhir 2017. Namun hal itu, kata dia, diharapkan tidak menjadi penyebab gagalnya Kepulauan Selayar sebagai KEK Pariwisata karena bisa dimaklumi pusat.
"Memang amdal lingkungan yang pengurusannya cukup lama. Namun, kami berharap mudah-mudahan bisa dimaklumi sehingga tetap bisa ditetapkan sebagai KEK Pariwisata," jelasnya.
Ia menjelaskan, pihaknya terus fokus merampungkan persyaratan yang dibutuhkan. Waktu yang tersisa juga diharapkan bisa dimaksimalkan sehingga apa yang diharapkan bisa terwujud demi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
"Soal konsorsium pengusung, kita juga masih menanyakan apakah itu dilakukan pemkab, pemprov atau pusat. Namun kami tentunya siap jika memang dari pemerintah daerah yang harus melakukan konsorsium," sebutnya.
Sementara terkait potensi yang dimiliki Kepulauan Selayar, dirinya mengaku begitu besar. Itupun yang membuat pihaknya mampu merampungkan persyaratan yang lain lebih awal.
"Untuk penetapan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata itu dikeluarkan Menko Kemaritiman berkoordinasi dengan kementerian pariwisata," katanya.
Bupati Kepulauan Selayar, Muh Basli Ali di Makassar, Jumat, mengatakan, masih ada tiga item dari 14 yang mesti dipenuhi untuk penilaian dari Kementerian Maritim sehingga KEK Pariwisata bisa ditetapkan pada tahun ini.
"Kami akan upayakan bisa dirampungkan sehingga bisa mendapatkan status itu," katanya.
Adapun tiga item penilaian yang masih terus digenjot untuk diselesaikan itu yakni amdal, kajian ekonomi (investasi) serta konsorsium pengusung.
Dari tiga item itu, kata dia, persoalan amdal memang yang membutuhkan proses yang lebih panjang hingga enam bulan mendatang.
Jika melihat waktu yang ada saat ini, maka tentu tidak mungkin bisa dirampungkan hingga akhir 2017. Namun hal itu, kata dia, diharapkan tidak menjadi penyebab gagalnya Kepulauan Selayar sebagai KEK Pariwisata karena bisa dimaklumi pusat.
"Memang amdal lingkungan yang pengurusannya cukup lama. Namun, kami berharap mudah-mudahan bisa dimaklumi sehingga tetap bisa ditetapkan sebagai KEK Pariwisata," jelasnya.
Ia menjelaskan, pihaknya terus fokus merampungkan persyaratan yang dibutuhkan. Waktu yang tersisa juga diharapkan bisa dimaksimalkan sehingga apa yang diharapkan bisa terwujud demi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
"Soal konsorsium pengusung, kita juga masih menanyakan apakah itu dilakukan pemkab, pemprov atau pusat. Namun kami tentunya siap jika memang dari pemerintah daerah yang harus melakukan konsorsium," sebutnya.
Sementara terkait potensi yang dimiliki Kepulauan Selayar, dirinya mengaku begitu besar. Itupun yang membuat pihaknya mampu merampungkan persyaratan yang lain lebih awal.
"Untuk penetapan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata itu dikeluarkan Menko Kemaritiman berkoordinasi dengan kementerian pariwisata," katanya.