Makassar (Antara Sulsel) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggelar Lokakarya Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) untuk mengurangi angka kawasan kumuh menuju nol persen.
"Kita sekarang sedang menuju Makassar nol persen pemukiman kumuh. Makanya, sejumlah terobosan dan skala prioritas pembangunan dilakukan untuk mewujudkannya," ujar Asisten II Pemkot Makassar, Kusaiyyeng di Makassar, Senin.
Ia mengatakan, kegiatan lokakarya yang dilaksanakannya adalah bagian dari program untuk menyukseskan bidang Cipta Karya 100-0-100 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
"Kita berusaha mewujudkan nol persen pemukiman kumuh sesuai yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Untuk itu dibutuhkan partisipasi seluruh stakeholder menyamakan persepsi dalam hal ini," katanya.
Disebutkannya, berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) tercatat ada sekitar 673 hektar kawasan kumuh yang tersebar di Kota Makassar ini.
Ada pun pengklasifikasiannya dibagi dalam tiga kategori, yakni kawasan kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan. Pengklasifikasiannya disandarkan pada indikator yang telah disesuaikan dengan Cipta Karya.
"Untuk di Makassar ini, ada sebanyak 36 kelurahan masuk kategori kumuh berat, 50 kelurahan kumuh sedang dan 17 kelurahan kumuh sedang," jelasnya.
Kusaiyyeng menyampaikan penanganan terintegrasi dan terkoordinasi antar sektor di tiap kawasan harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mewujudkan hunian yang layak, sehat, aman dan teratur.
Dalam kegiatan tersebut hadir sebagai peserta, SKPD se-Kota Makassar, Tim Kotaku Makassar, tenaga ahli OSP program Kotaku Sulsel, konsultan NUSP, Konsultan IUWASH dengan total peserta yang hadir mencapai 150 orang.
Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah diantaranya, meminta masukan kepada peserta lokakarya terkait penanganan kawasan kumuh, detail teknis kawasan prioritas dan membahas rencana aksi program penanganan kawasan kumuh.
"Kita sekarang sedang menuju Makassar nol persen pemukiman kumuh. Makanya, sejumlah terobosan dan skala prioritas pembangunan dilakukan untuk mewujudkannya," ujar Asisten II Pemkot Makassar, Kusaiyyeng di Makassar, Senin.
Ia mengatakan, kegiatan lokakarya yang dilaksanakannya adalah bagian dari program untuk menyukseskan bidang Cipta Karya 100-0-100 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
"Kita berusaha mewujudkan nol persen pemukiman kumuh sesuai yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Untuk itu dibutuhkan partisipasi seluruh stakeholder menyamakan persepsi dalam hal ini," katanya.
Disebutkannya, berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) tercatat ada sekitar 673 hektar kawasan kumuh yang tersebar di Kota Makassar ini.
Ada pun pengklasifikasiannya dibagi dalam tiga kategori, yakni kawasan kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan. Pengklasifikasiannya disandarkan pada indikator yang telah disesuaikan dengan Cipta Karya.
"Untuk di Makassar ini, ada sebanyak 36 kelurahan masuk kategori kumuh berat, 50 kelurahan kumuh sedang dan 17 kelurahan kumuh sedang," jelasnya.
Kusaiyyeng menyampaikan penanganan terintegrasi dan terkoordinasi antar sektor di tiap kawasan harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mewujudkan hunian yang layak, sehat, aman dan teratur.
Dalam kegiatan tersebut hadir sebagai peserta, SKPD se-Kota Makassar, Tim Kotaku Makassar, tenaga ahli OSP program Kotaku Sulsel, konsultan NUSP, Konsultan IUWASH dengan total peserta yang hadir mencapai 150 orang.
Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah diantaranya, meminta masukan kepada peserta lokakarya terkait penanganan kawasan kumuh, detail teknis kawasan prioritas dan membahas rencana aksi program penanganan kawasan kumuh.