Mamuju (Antara Sulsel)- Sejumlah mahasiswa di Kabupaten Mamuju menggelar unjuk rasa dengan mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat segera menyelesaikan konflik lahan yang ada di daerah itu.
Pengunjuk rasa yang berasal dari berbagai elemen mahasiswa diantaranya PMII Cabang Mamuju, GMKI Kabupaten Mamuju, FPPI Pimpinan Kota Mamuju serta sejumlah organisasi lembaga mahasiswa sejumlah universitas di daerah itu mendatangi kantor Gubernur dan DPRD Sulbar di Mamuju, Senin.
Para mahasiswa itu datang sambil membawa spanduk dan berorasi di tengah pengawalan ketat aparat kepolisian.
Mahasiswa mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik lahan yang ada di wilayah Provinsi Sulbar yang kini mengakibatkan konflik di imasyarakat.
Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di Mamuju dalam rangka memperingati hari tani nasional itu mendesak pemerintah setempat merealisasikan janjinya melaksanakan program reformasi agraria karena itu merupakan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.
"Sudah 10 tahun pemerintah di Sulbar berkomitmen menyelesaikan konflik agraria dan mendorong program reformasi agraria namun hingga kini komitmen tersebut tidak ditepati, sehingga kami akan tetap mendesak agar itu diselesaikan," kata Ketua Cabang PMII Mamuju, Wais Walkoni.
Ia juga meminta agar seluruh kasus penyerobotan lahan milik masyarakat oleh perusahaan segera diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.
"Kami meminta agar kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan tanahnya diselesaikan sesuai hukum dan pemerintah mesti berpihak kepada petan," ujarnyai.
"Kami berharap tidak ada lagi penyerobotan lahan milik masyarakat dan meminta agar segala potensi konflik agraria segera diselesaikan, berikan hak masyarakat atas tahanya dan berikan kesejahteraan kepada masyarakat," kata
Wais Walkoni.
Usai menyampaikan aspirasi di depan kantor Gubernur dan DPRD Sulbar, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Pengunjuk rasa yang berasal dari berbagai elemen mahasiswa diantaranya PMII Cabang Mamuju, GMKI Kabupaten Mamuju, FPPI Pimpinan Kota Mamuju serta sejumlah organisasi lembaga mahasiswa sejumlah universitas di daerah itu mendatangi kantor Gubernur dan DPRD Sulbar di Mamuju, Senin.
Para mahasiswa itu datang sambil membawa spanduk dan berorasi di tengah pengawalan ketat aparat kepolisian.
Mahasiswa mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik lahan yang ada di wilayah Provinsi Sulbar yang kini mengakibatkan konflik di imasyarakat.
Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di Mamuju dalam rangka memperingati hari tani nasional itu mendesak pemerintah setempat merealisasikan janjinya melaksanakan program reformasi agraria karena itu merupakan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.
"Sudah 10 tahun pemerintah di Sulbar berkomitmen menyelesaikan konflik agraria dan mendorong program reformasi agraria namun hingga kini komitmen tersebut tidak ditepati, sehingga kami akan tetap mendesak agar itu diselesaikan," kata Ketua Cabang PMII Mamuju, Wais Walkoni.
Ia juga meminta agar seluruh kasus penyerobotan lahan milik masyarakat oleh perusahaan segera diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.
"Kami meminta agar kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan tanahnya diselesaikan sesuai hukum dan pemerintah mesti berpihak kepada petan," ujarnyai.
"Kami berharap tidak ada lagi penyerobotan lahan milik masyarakat dan meminta agar segala potensi konflik agraria segera diselesaikan, berikan hak masyarakat atas tahanya dan berikan kesejahteraan kepada masyarakat," kata
Wais Walkoni.
Usai menyampaikan aspirasi di depan kantor Gubernur dan DPRD Sulbar, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib.