Makassar (Antara Sulsel) - Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan mengapresiasi Pemkab Jeneponto yang menjadi daerah tercepat dalam merampungkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) se-Sulsel untuk pilkada serentak tahun 2018.
Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief di Makassar, Kamis mengatakan untuk NHPD daerah penghasil garam itu sendiri disepakati sebesar Rp25 miliar.
"Untuk jumlah anggaran pilkada Jeneponto masuk kategori menengah. Namun satu hal yang membuat kita senang karena Jeneponto meruapak daerah tercepat menyelesaikan NPHD-nya di Sulsel," katanya.
Selanjutnya untuk posisi tercepat kedua setelah Jeneponto yakni Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dengan NPHDnya bernilai Rp18,9 miliar.
"Kalau nilai anggaran pilkada itu tentunya berdasarkan hasil diskusi pemda masing-masing. Saya kira yang membuat kita senang karena Kabupaten Jeneponto yang tercepat NPHDnya di Sulsel,"ujarnya.
Sementara itu, KPU Kabupaten Bone mendapatkan dana sharing terbesar untuk pelaksanaan pilkada serentak di 12 kabupaten/kota pada 2018.
"Kalau dilihat dari distribusi yang ada, kelihatannya KPU Bone yang terbesar mendapatkan dana sharing yang kurang lebih sebanyak Rp14 miliar," jelasnya.
Selain Kabupaten Bone, menurut dia, daerah atau kota yang juga mendapatkan anggaran pilkada terbesar yakni Makassar yang kurang lebih mencapai Rp10 miliar.
Sedangkan untuk daerah yang paling kecil anggarannya, kata dia, seperti halnya Kota Parepare yang mendapatkan dana sharing yang jumlahnya kurang lebih Rp2 miliar hingga Rp3 miliar.
Soal hitung-hitungan penetapan anggaran setiap kabupaten/kota, dirinya mengaku hal itu berdasarkan kegiatan, dan juga tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
"Kalau Kota Parepare itukan ada empat kecamatan, sementara di Bone itu 27 kecamatan dan memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan daerah lainnya di Sulsel sehingga jumlah anggaran juga lebih besar," katanya.
Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief di Makassar, Kamis mengatakan untuk NHPD daerah penghasil garam itu sendiri disepakati sebesar Rp25 miliar.
"Untuk jumlah anggaran pilkada Jeneponto masuk kategori menengah. Namun satu hal yang membuat kita senang karena Jeneponto meruapak daerah tercepat menyelesaikan NPHD-nya di Sulsel," katanya.
Selanjutnya untuk posisi tercepat kedua setelah Jeneponto yakni Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dengan NPHDnya bernilai Rp18,9 miliar.
"Kalau nilai anggaran pilkada itu tentunya berdasarkan hasil diskusi pemda masing-masing. Saya kira yang membuat kita senang karena Kabupaten Jeneponto yang tercepat NPHDnya di Sulsel,"ujarnya.
Sementara itu, KPU Kabupaten Bone mendapatkan dana sharing terbesar untuk pelaksanaan pilkada serentak di 12 kabupaten/kota pada 2018.
"Kalau dilihat dari distribusi yang ada, kelihatannya KPU Bone yang terbesar mendapatkan dana sharing yang kurang lebih sebanyak Rp14 miliar," jelasnya.
Selain Kabupaten Bone, menurut dia, daerah atau kota yang juga mendapatkan anggaran pilkada terbesar yakni Makassar yang kurang lebih mencapai Rp10 miliar.
Sedangkan untuk daerah yang paling kecil anggarannya, kata dia, seperti halnya Kota Parepare yang mendapatkan dana sharing yang jumlahnya kurang lebih Rp2 miliar hingga Rp3 miliar.
Soal hitung-hitungan penetapan anggaran setiap kabupaten/kota, dirinya mengaku hal itu berdasarkan kegiatan, dan juga tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
"Kalau Kota Parepare itukan ada empat kecamatan, sementara di Bone itu 27 kecamatan dan memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan daerah lainnya di Sulsel sehingga jumlah anggaran juga lebih besar," katanya.