Makassar (Antara Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengukuhkan Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) Kota Makassar Masa Bakti 2017-2020.
"Dewan TSLP ini dibentuk untuk memaksimalkan dana tanggung jawab sosial atau CSR dari semua perusahaan baik yang berstatus swasta maupun milik pemerintah atau BUMN," ujar Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, di Makassar, Kamis.
Dewan TSLP yang dilantik itu merupakan gabungan dari perwakilan perusahaan swasta, media massa, praktisi, legislator dan birokrat Pemkot Makassar. Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 1342/539.05/KEP/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017.
Wali Kota Makassar itu mengatakan, dewan TSLP ini bertugas memberikan arahan dan pertimbangan dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang mendukung program pembangunan daerah.
"Ketua bertanggung jawab menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan TSLP sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang TSLP secara efektif," katanya lagi.
Dia menyebutkan, Dewan TSLP Kota Makassar merupakan wadah dan upaya untuk mensinergikan berbagai program dan tanggung jawab sosial pada BUMN, BUMD dan perusahaan swasta di Kota Makassar dengan program prioritas pembangunan yang disusun oleh Pemkot Makassar.
"Jadi fokus kami sudah ada. Kami ingin memperbanyak pembangunan kawasan fasilitas sosial baru seperti arena bermain anak, taman baca, arena jogging dan lainnya," katanya lagi.
Anggota Dewan TSLP Mudzakkir Ali Djamil menjelaskan tugas dari dewan ini nantinya akan membuat mekanisme proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi pelaksanaan dari perda tersebut.
Mudzakkir yang mewakili legislator dalam kepengurusan Dewan TSLP mengaku jika kepengurusan dengan melibatkan semua pihak di dalamnya dinilainya sangat efektif.
"Ini sesuai dengan amanat yang ada dalam perda dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat. Di dalamnya sudah cukup lengkap karena ada dari unsur pemerintahnya, ada masyarakatnya, ada akademisinya, LSM dan juga teman-teman dari media ada juga," katanya pula.
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, mengaku Dewan TSLP harus diisi oleh perwakilan masyarakat karena perannya yang sangat penting dalam merencanakan, monitoring hingga evaluasi pelaksanaan.
"Perannya memang sangat penting ini Dewan CSR, makanya kami libatkan semua unsur dalam masyarakat supaya berjalan sesuai dengan amanatnya," katanya pula.
"Dewan TSLP ini dibentuk untuk memaksimalkan dana tanggung jawab sosial atau CSR dari semua perusahaan baik yang berstatus swasta maupun milik pemerintah atau BUMN," ujar Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, di Makassar, Kamis.
Dewan TSLP yang dilantik itu merupakan gabungan dari perwakilan perusahaan swasta, media massa, praktisi, legislator dan birokrat Pemkot Makassar. Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 1342/539.05/KEP/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017.
Wali Kota Makassar itu mengatakan, dewan TSLP ini bertugas memberikan arahan dan pertimbangan dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang mendukung program pembangunan daerah.
"Ketua bertanggung jawab menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan TSLP sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang TSLP secara efektif," katanya lagi.
Dia menyebutkan, Dewan TSLP Kota Makassar merupakan wadah dan upaya untuk mensinergikan berbagai program dan tanggung jawab sosial pada BUMN, BUMD dan perusahaan swasta di Kota Makassar dengan program prioritas pembangunan yang disusun oleh Pemkot Makassar.
"Jadi fokus kami sudah ada. Kami ingin memperbanyak pembangunan kawasan fasilitas sosial baru seperti arena bermain anak, taman baca, arena jogging dan lainnya," katanya lagi.
Anggota Dewan TSLP Mudzakkir Ali Djamil menjelaskan tugas dari dewan ini nantinya akan membuat mekanisme proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi pelaksanaan dari perda tersebut.
Mudzakkir yang mewakili legislator dalam kepengurusan Dewan TSLP mengaku jika kepengurusan dengan melibatkan semua pihak di dalamnya dinilainya sangat efektif.
"Ini sesuai dengan amanat yang ada dalam perda dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat. Di dalamnya sudah cukup lengkap karena ada dari unsur pemerintahnya, ada masyarakatnya, ada akademisinya, LSM dan juga teman-teman dari media ada juga," katanya pula.
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, mengaku Dewan TSLP harus diisi oleh perwakilan masyarakat karena perannya yang sangat penting dalam merencanakan, monitoring hingga evaluasi pelaksanaan.
"Perannya memang sangat penting ini Dewan CSR, makanya kami libatkan semua unsur dalam masyarakat supaya berjalan sesuai dengan amanatnya," katanya pula.