Mamuju (Antara Sulbar) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat siap mengawasi proses perekrutan personel kepolisian di daerah ini.
Kesiapan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Lukman Umar saat bersilaturahmi dengan Kapolda Sulbar Brigjen Baharudin Djafar, di Mamuju, Senin.
"Salah satu hal yang kami sampaikan pada pertemuan dengan Kapolda Sulbar agar kami ikut dilibatkan pada pengawasan penerimaan personel kepolisian," ujar Lukman Umar.
Selama ini, katanya lagi, Ombudsman Sulbar belum pernah dilibatkan pada pengawasan penerimaan personel kepolisian di daerah ini.
Padahal, lanjut dia, pada beberapa provinsi lainnya di Indonesia, Ombudsman sudah dilibatkan pada pengawasan penerimaan personel kepolisian.
"Di beberapa daerah lainnya, Ombudsman sudah dilibatkan, sementara di Sulbar belum. Itulah yang kami dorong agar kami ikut memantau mulai dari awal sampai akhir proses penerimaan personel Polri itu, untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari rekruitmen itu sendiri," kata Lukman Umar.
Selama ini, katanya lagi, pengawasan itu hanya dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Kalau LSM melakukan pengawasan itu lebih pada nonformal, sementara Ombudsman merupakan lembaga negara yang memang memiliki kewenangan untuk pengawasan seperti diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia," ujarnya.
Dia menegaskan, pihaknya tidak akan mencampuri lebih jauh, tetapi setidaknya proses pemantauan itu bisa dikomunikasikan ke masyarakat jika ada hal-hal yang diadukan oleh masyarakat terkait proses penerimaan personel kepolisian itu," terang Lukman Umar.
Namun, Ombudsman Sulbar, ujar dia, juga mengapresiasi kepolisian setempat karena proses penerimaan personel Polri di sini sudah mengalami peningkatan.
"Kami juga memberi apresiasi kepada Polda Sulbar yang secara keseluruhan proses perekrutan personel Polri mengalami peningkatan. Masyarakat menilai penerimaan personel kepolisian jauh lebih positif dibanding tahun-tahun sebelumnya," kata Lukman Umar.
Kesiapan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Lukman Umar saat bersilaturahmi dengan Kapolda Sulbar Brigjen Baharudin Djafar, di Mamuju, Senin.
"Salah satu hal yang kami sampaikan pada pertemuan dengan Kapolda Sulbar agar kami ikut dilibatkan pada pengawasan penerimaan personel kepolisian," ujar Lukman Umar.
Selama ini, katanya lagi, Ombudsman Sulbar belum pernah dilibatkan pada pengawasan penerimaan personel kepolisian di daerah ini.
Padahal, lanjut dia, pada beberapa provinsi lainnya di Indonesia, Ombudsman sudah dilibatkan pada pengawasan penerimaan personel kepolisian.
"Di beberapa daerah lainnya, Ombudsman sudah dilibatkan, sementara di Sulbar belum. Itulah yang kami dorong agar kami ikut memantau mulai dari awal sampai akhir proses penerimaan personel Polri itu, untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari rekruitmen itu sendiri," kata Lukman Umar.
Selama ini, katanya lagi, pengawasan itu hanya dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Kalau LSM melakukan pengawasan itu lebih pada nonformal, sementara Ombudsman merupakan lembaga negara yang memang memiliki kewenangan untuk pengawasan seperti diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia," ujarnya.
Dia menegaskan, pihaknya tidak akan mencampuri lebih jauh, tetapi setidaknya proses pemantauan itu bisa dikomunikasikan ke masyarakat jika ada hal-hal yang diadukan oleh masyarakat terkait proses penerimaan personel kepolisian itu," terang Lukman Umar.
Namun, Ombudsman Sulbar, ujar dia, juga mengapresiasi kepolisian setempat karena proses penerimaan personel Polri di sini sudah mengalami peningkatan.
"Kami juga memberi apresiasi kepada Polda Sulbar yang secara keseluruhan proses perekrutan personel Polri mengalami peningkatan. Masyarakat menilai penerimaan personel kepolisian jauh lebih positif dibanding tahun-tahun sebelumnya," kata Lukman Umar.