Makassar (Antara Sulsel) - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sulawesi Selatan (Sulsel) Marni Misnur mengatakan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sulsel telah mencapai 66 persen.
"Kalau penyerapan APBN triwulan ketiga ini, wilayah Sulsel sudah cukup baik karena sudah mencapai 66 persen," kata Marni yang di Makassar, Rabu.
Marni ia tidak merinci daerah di Sulsel, kecuali mengatakan sejauh ini dari 24 pemerintah kabupaten/kota dan 1 provinsi di Sulsel, terdapat dua kabupaten yang penyerapannya masih di bawah 60 persen.
Menurut dia, salah satu faktor yang menghambat penyerapan APBN di kabupaten/kota adalah kekhawatiran pihak pemerintah daerah jika mengambil langkah yang bertentangan dengan aturan.
"Ada yang khawatir mengenai ketentuan bahwa ada aturan yang tidak boleh melampaui, sehingga mereka tidak berani menyerap melebihi apa yang sudah ditetapkan," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Sulsel Bambang Kusmiarso mengatakan belanja pemerintah di wilayah Sulsel perlu diakselerasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Sulsel.
Ia menjelaskan berdasarkan penilaian yang dilakukan BI terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel bahwa ekonomi daerah ini hanya tumbuh 6,63 persen pada triwulan II tahun 2017, jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 7,52 persen.
BI, lanjut dia, memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2017 berada pada kisaran 7,3 - 7,7 persen, sehingga belanja pemerintah juga perlu diakselerasi.
"Apa yang terjadi dalam realisasi belanja pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ucapnya.
Menurut Bambang, belanja pemerintah biasanya tertahan pada triwulan I dan II, lalu meningkat pada triwulan III dan IV.
"Yang kami harapkan pada triwulan III dan IV, paling tidak mengikuti pola yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya," kata dia.
"Kalau penyerapan APBN triwulan ketiga ini, wilayah Sulsel sudah cukup baik karena sudah mencapai 66 persen," kata Marni yang di Makassar, Rabu.
Marni ia tidak merinci daerah di Sulsel, kecuali mengatakan sejauh ini dari 24 pemerintah kabupaten/kota dan 1 provinsi di Sulsel, terdapat dua kabupaten yang penyerapannya masih di bawah 60 persen.
Menurut dia, salah satu faktor yang menghambat penyerapan APBN di kabupaten/kota adalah kekhawatiran pihak pemerintah daerah jika mengambil langkah yang bertentangan dengan aturan.
"Ada yang khawatir mengenai ketentuan bahwa ada aturan yang tidak boleh melampaui, sehingga mereka tidak berani menyerap melebihi apa yang sudah ditetapkan," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Sulsel Bambang Kusmiarso mengatakan belanja pemerintah di wilayah Sulsel perlu diakselerasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Sulsel.
Ia menjelaskan berdasarkan penilaian yang dilakukan BI terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel bahwa ekonomi daerah ini hanya tumbuh 6,63 persen pada triwulan II tahun 2017, jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 7,52 persen.
BI, lanjut dia, memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2017 berada pada kisaran 7,3 - 7,7 persen, sehingga belanja pemerintah juga perlu diakselerasi.
"Apa yang terjadi dalam realisasi belanja pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ucapnya.
Menurut Bambang, belanja pemerintah biasanya tertahan pada triwulan I dan II, lalu meningkat pada triwulan III dan IV.
"Yang kami harapkan pada triwulan III dan IV, paling tidak mengikuti pola yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya," kata dia.