Kupang (Antara Sulsel) - Kementrian Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menggandeng Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) untuk mengawal pelaksanaan program Dana Desa di wilayah NTT.
"Kemendes dan MoU sudah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Jumat (20/10) di Jakarta," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis saat dihubungi Antara dari Kupang, Sabtu.
Fary mengatakan, Kemendes PDTT merupakan mitra kerja dari Komisi V DPR RI yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur dan perhubungan. Oleh karena itu lanjutnya pihaknya sangat mendukung hal tersebut.
Apalagi lanjutnya sudah seharusnya Kemendes PDTT didorong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dana desa khususnya partisipasi gereja.
Fary mengatakan bahwa proses MoU itu dilakukan oleh Ketua Sinode GMIT Pendeta Mery Loise Kolimon dan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi.
"Saya sendiri selalu berharap agar berbagai program dana desa itu tidak hanya dikawal atau diawasi oleh pihak keamanan saja, tetapi gereja juga mempunyai peran penting untuk hal ini," tambahnya.
Gereja sendiri lanjutnya diharapkan ikut terlibat dalam perencanaan awal sampai pada proses pelaksanaan dan pemanfaatannya.
Sementara itu Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjoyo yang hadir dan menyaksikan acara Penandatangan Nota Kesepahaman itu mengaku bahwa kerjasama dengan Gereja dalam hal ini GMIT tersebut, merupakan yang pertama kali dilakukan kementeriannya dengan lembaga agama, sehingga diharapkan bisa diikuti lembaga-lembaga keagamaan lain.
"Ini pertama kali Kemendes PDTT mengandeng lembaga keagamaan. Kita harapkan ini berjalan dengan bagus. Selain itu juga diharapkan lembaga agama lain juga turut Berpartisipasi dalam pengawasan dana desa," tuturnya.
Ia menambahkan dalam beberapa kali kesempatan Presiden Joko Widodo juga sering mengingatkan agar pengolahan dana desa di setiap desa dilakukan secara swakelola dan tidak menggunakan kontraktor.
Oleh karena itu dengan adanya GMIT tersebut yang merupakan bagian dari upaya percepatan penyerapan dana desa diharapkan GMIT bisa membantu mengawasi berbagai hal yang diharapkan oleh Presiden Jokowi.
Sebab jika dana desa itu melibatkan partisipasi masyarakat ia meyakinkan kesempatan untuk melakukan penyelewengan dapat ditekan.
"Kemendes dan MoU sudah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Jumat (20/10) di Jakarta," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis saat dihubungi Antara dari Kupang, Sabtu.
Fary mengatakan, Kemendes PDTT merupakan mitra kerja dari Komisi V DPR RI yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur dan perhubungan. Oleh karena itu lanjutnya pihaknya sangat mendukung hal tersebut.
Apalagi lanjutnya sudah seharusnya Kemendes PDTT didorong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dana desa khususnya partisipasi gereja.
Fary mengatakan bahwa proses MoU itu dilakukan oleh Ketua Sinode GMIT Pendeta Mery Loise Kolimon dan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi.
"Saya sendiri selalu berharap agar berbagai program dana desa itu tidak hanya dikawal atau diawasi oleh pihak keamanan saja, tetapi gereja juga mempunyai peran penting untuk hal ini," tambahnya.
Gereja sendiri lanjutnya diharapkan ikut terlibat dalam perencanaan awal sampai pada proses pelaksanaan dan pemanfaatannya.
Sementara itu Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjoyo yang hadir dan menyaksikan acara Penandatangan Nota Kesepahaman itu mengaku bahwa kerjasama dengan Gereja dalam hal ini GMIT tersebut, merupakan yang pertama kali dilakukan kementeriannya dengan lembaga agama, sehingga diharapkan bisa diikuti lembaga-lembaga keagamaan lain.
"Ini pertama kali Kemendes PDTT mengandeng lembaga keagamaan. Kita harapkan ini berjalan dengan bagus. Selain itu juga diharapkan lembaga agama lain juga turut Berpartisipasi dalam pengawasan dana desa," tuturnya.
Ia menambahkan dalam beberapa kali kesempatan Presiden Joko Widodo juga sering mengingatkan agar pengolahan dana desa di setiap desa dilakukan secara swakelola dan tidak menggunakan kontraktor.
Oleh karena itu dengan adanya GMIT tersebut yang merupakan bagian dari upaya percepatan penyerapan dana desa diharapkan GMIT bisa membantu mengawasi berbagai hal yang diharapkan oleh Presiden Jokowi.
Sebab jika dana desa itu melibatkan partisipasi masyarakat ia meyakinkan kesempatan untuk melakukan penyelewengan dapat ditekan.