Mamuju (Antara Sulbar) - Kepolisian Resor Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dengan mengintensifkan koordinasi Babinkamtibmas bersama para kepala desa di daerah ini.
Kapolres Mamuju Utara Ajun Komisaris Besar Polisi I Made Ary Pradana dihubungi dari Mamuju, Minggu, menyatakan akan meningkatkan pengawasan dengan mengerahkan Babinkamtibmas, menyusul banyak laporan masyarakat terkait penyalahgunaan dana desa di daerah itu.
Polres Mamuju Utara, lanjut Made Ary Pradana, juga akan besinergi dengan pemerintah daerah dalam pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa tersebut.
"Kami akan mengawasi dan memantau permasalahan dana desa yang telah disepakati. Kapolsek dengan Babinkamtibmasnya harus serius dalam pemantauan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa," kata Made Ary Pradana.
Kapolres Mamuju Utara itu menegaskan, akan menindak anggotanya jika ada yang terlibat dalam penggunaan dana desa.
"Kalau ada anggota polres yang ikut bermain dalam penyelewengan dana desa, akan saya tindak dan beri hukuman yang berat. Jika ada masyarakat yang menemukan adanya indikasi penyelewengan dana desa, silakan laporkan melalui telepon genggam saya," katanya lagi.
Pihaknya telah membuat pamflet dan selebaran yang berisi imbauan dan nomor telepon genggam kapolres dan kasat reskrim serta para kapolsek agar masyarakat bisa langsung melapor jika menemukan indikasi penyelewengan dana desa itu.
Kapolres menyebutkan, pengawasan penggunaan dana desa dilakukan oleh tiga pilar, yakni Babinkam (Badan Pembinaan Keamanan), Babinkamtibmas serta lurah/kepala desa.
"Saya telah meminta Babinkamtibmas untuk memantau dan mengawasi pengunaan dana desa karena melihat telah banyak laporan masyarakat yang masuk mengenai pengunaan dana desa tersebut," kata dia.
"Jika ada perencanaan dan lain sebagainya terkait penggunaan dana desa maka Babinkamtibmas akan berkoordinasi dengan lurah atau kepala desa," ujar Made Ary Pradana.
Pada pelaksanaannya, Polres Mamuju Utara, lanjut dia, telah membuat kesepakatan dengan para kepala desa agar segera berkoordasi dengan Babinkamtibmas, dan sebaliknya Babinkamtibmas akan bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah dalam mengawasi penggunaan dana desa tersebut.
"Sebagai upaya penanganan dan pemberantasan korupsi di wilayah Kabupaten Mamuju Utara, kami juga menurunkan langsung dan memberikan amanah kepada Babinkamtibmas agar membantu dalam mengawasi penggunaan dana desa tersebut," ujar Made Ary Pradana lagi.
Kapolres Mamuju Utara Ajun Komisaris Besar Polisi I Made Ary Pradana dihubungi dari Mamuju, Minggu, menyatakan akan meningkatkan pengawasan dengan mengerahkan Babinkamtibmas, menyusul banyak laporan masyarakat terkait penyalahgunaan dana desa di daerah itu.
Polres Mamuju Utara, lanjut Made Ary Pradana, juga akan besinergi dengan pemerintah daerah dalam pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa tersebut.
"Kami akan mengawasi dan memantau permasalahan dana desa yang telah disepakati. Kapolsek dengan Babinkamtibmasnya harus serius dalam pemantauan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa," kata Made Ary Pradana.
Kapolres Mamuju Utara itu menegaskan, akan menindak anggotanya jika ada yang terlibat dalam penggunaan dana desa.
"Kalau ada anggota polres yang ikut bermain dalam penyelewengan dana desa, akan saya tindak dan beri hukuman yang berat. Jika ada masyarakat yang menemukan adanya indikasi penyelewengan dana desa, silakan laporkan melalui telepon genggam saya," katanya lagi.
Pihaknya telah membuat pamflet dan selebaran yang berisi imbauan dan nomor telepon genggam kapolres dan kasat reskrim serta para kapolsek agar masyarakat bisa langsung melapor jika menemukan indikasi penyelewengan dana desa itu.
Kapolres menyebutkan, pengawasan penggunaan dana desa dilakukan oleh tiga pilar, yakni Babinkam (Badan Pembinaan Keamanan), Babinkamtibmas serta lurah/kepala desa.
"Saya telah meminta Babinkamtibmas untuk memantau dan mengawasi pengunaan dana desa karena melihat telah banyak laporan masyarakat yang masuk mengenai pengunaan dana desa tersebut," kata dia.
"Jika ada perencanaan dan lain sebagainya terkait penggunaan dana desa maka Babinkamtibmas akan berkoordinasi dengan lurah atau kepala desa," ujar Made Ary Pradana.
Pada pelaksanaannya, Polres Mamuju Utara, lanjut dia, telah membuat kesepakatan dengan para kepala desa agar segera berkoordasi dengan Babinkamtibmas, dan sebaliknya Babinkamtibmas akan bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah dalam mengawasi penggunaan dana desa tersebut.
"Sebagai upaya penanganan dan pemberantasan korupsi di wilayah Kabupaten Mamuju Utara, kami juga menurunkan langsung dan memberikan amanah kepada Babinkamtibmas agar membantu dalam mengawasi penggunaan dana desa tersebut," ujar Made Ary Pradana lagi.