Mamuju (Antara Sulbar) - Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, akan mengalokasikan dana sebesar Rp600 juta untuk merenovasi dua sekolah di Pulau Bala-balakang.
Bupati Mamuju Habsi Wahid, di Mamuju, Jumat, menyatakan, akan merealisasikan janjinya kepada masyarakat Pulau Bala-balakang saat menyerap aspirasi masyarakat di pulau yang menjadi sengketa antara Pemerintah Provinsi Sulbar dengan Provinsi Kaltim tersebut.
"Tahun ini kami mengalokasikan Rp300 juta untuk merehabilitasi SLTP di Pulau Ambo dan Rp300 juta untuk SLTP di Pulau Salissingan. Jadi, pada 2017 telah dianggarkan Rp600.000.000 untuk program pendidikan di Kecamatan Bala-balakang," terang Habsi Wahid.
Bupati juga berjanji akan segera merealisasikan pengadaan kapal feri mini, sebagai alat transportasi dari Mamuju ke Bala-balakang.
"Insya Allah, bulan depan kapal feri mini sudah bisa beroperasi dan saya sendiri yang akan bawa langsung ke Pulau Bala-balakang," kata Habsi Wahid.
Sebelumnya, yakni pada Kamis (2/110 Bupati Mamuju Habsi Wahid bersama Kapolda Sulbar Brigjen Polisi Baharudin Djafar dan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar beserta rombongan mengunjungi Pulau Ambo Kecamatann Bala-balakang.
Pada kesempatan tersebut Kapolda Sulbar Brigjen Polisi Baharudin Djafar menyampaikan bahwa kunjungan itu bertujuan melakukan tatap muka dengan masyarakat yang berada di wilayah Pulau Bala-balakang serta menandatangani "Memorandum Of Understanding" (MOU) atau nota kesepahaman bersama dengan Gubernur Sulbar untuk pemantauan dana Desa.
"Dana desa itu tidak mampir ke pak Gubernur tapi langsung ke pak Bupati dan menuju ke kepala desa. Sesuai harapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Bhabinkamtibmas itu wajib mendampingi camat dan kepala desa dalam rangka penyaluran dana desa itu," terang Baharudin Djafar.
Sementara itu Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, yang akrab disapa ABM mengatakan bahwa pihak pemerintah setempat telah membahas undang-undang mengenai kepemilikan Pulau Bala-balakang bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kelautan.
"Pulau ini adalah milik kita (Sulbar) dan saya sudah membahas undang-undangnya di pusat bersama Mendagri dan Menteri Kelautan, Ketika tetangga sebelah datang disini untuk memberikan bantuan itu tidak masalah, terima saja, biar dari luar negeri datang disini memberikan bantuan itu tidak apa-apa, tetapi kalau mereka ingin mengambil pulau ini walau hanya sejengkal itu sama sekali tidak bisa, karenai tu semua sudah ada batasnya. Jadi jangan ada lagi masyarakat saya disini yang mau kesana, mau kesitu," jelas Ali Baal Masdar.
Gubernur berjandi akan kembali mengunjungi kawasan kepulauan Bala-balakang untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Insya Allah akhir bulan ini atau awal bulan depan saya akan hadir kembali di sini untuk berkemah selama tiga hari di tiga pulau di Kecamatan Bala-balakang agar dapatk menyerap lebih banyak lagi aspirasi masyarakat," terang Ali Baal Masdar.
Bupati Mamuju Habsi Wahid, di Mamuju, Jumat, menyatakan, akan merealisasikan janjinya kepada masyarakat Pulau Bala-balakang saat menyerap aspirasi masyarakat di pulau yang menjadi sengketa antara Pemerintah Provinsi Sulbar dengan Provinsi Kaltim tersebut.
"Tahun ini kami mengalokasikan Rp300 juta untuk merehabilitasi SLTP di Pulau Ambo dan Rp300 juta untuk SLTP di Pulau Salissingan. Jadi, pada 2017 telah dianggarkan Rp600.000.000 untuk program pendidikan di Kecamatan Bala-balakang," terang Habsi Wahid.
Bupati juga berjanji akan segera merealisasikan pengadaan kapal feri mini, sebagai alat transportasi dari Mamuju ke Bala-balakang.
"Insya Allah, bulan depan kapal feri mini sudah bisa beroperasi dan saya sendiri yang akan bawa langsung ke Pulau Bala-balakang," kata Habsi Wahid.
Sebelumnya, yakni pada Kamis (2/110 Bupati Mamuju Habsi Wahid bersama Kapolda Sulbar Brigjen Polisi Baharudin Djafar dan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar beserta rombongan mengunjungi Pulau Ambo Kecamatann Bala-balakang.
Pada kesempatan tersebut Kapolda Sulbar Brigjen Polisi Baharudin Djafar menyampaikan bahwa kunjungan itu bertujuan melakukan tatap muka dengan masyarakat yang berada di wilayah Pulau Bala-balakang serta menandatangani "Memorandum Of Understanding" (MOU) atau nota kesepahaman bersama dengan Gubernur Sulbar untuk pemantauan dana Desa.
"Dana desa itu tidak mampir ke pak Gubernur tapi langsung ke pak Bupati dan menuju ke kepala desa. Sesuai harapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Bhabinkamtibmas itu wajib mendampingi camat dan kepala desa dalam rangka penyaluran dana desa itu," terang Baharudin Djafar.
Sementara itu Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, yang akrab disapa ABM mengatakan bahwa pihak pemerintah setempat telah membahas undang-undang mengenai kepemilikan Pulau Bala-balakang bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kelautan.
"Pulau ini adalah milik kita (Sulbar) dan saya sudah membahas undang-undangnya di pusat bersama Mendagri dan Menteri Kelautan, Ketika tetangga sebelah datang disini untuk memberikan bantuan itu tidak masalah, terima saja, biar dari luar negeri datang disini memberikan bantuan itu tidak apa-apa, tetapi kalau mereka ingin mengambil pulau ini walau hanya sejengkal itu sama sekali tidak bisa, karenai tu semua sudah ada batasnya. Jadi jangan ada lagi masyarakat saya disini yang mau kesana, mau kesitu," jelas Ali Baal Masdar.
Gubernur berjandi akan kembali mengunjungi kawasan kepulauan Bala-balakang untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Insya Allah akhir bulan ini atau awal bulan depan saya akan hadir kembali di sini untuk berkemah selama tiga hari di tiga pulau di Kecamatan Bala-balakang agar dapatk menyerap lebih banyak lagi aspirasi masyarakat," terang Ali Baal Masdar.