Bulukumba (Antara Sulsel) - Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto mengatakan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak berpihak pada pengembangan maritim di kabupaten/kota meskipun memiliki potensi besar.
"Penetapan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak berpihak pada pengembangan maritim di kabupaten meskipun memiliki potensi besar, karena kewenangan sektor kelautan kini diambil alih pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," kata Tomy pada seminar dengan tema "Maritim" rangkaian "Makassar Biennale" 2017, di Ballroom Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar (UNM), Rabu.
Menurut Tomy, Bulukumba karena letak geografisnya diuntungkan dengan sumber daya laut yang garis pantainya sepanjang 128 kilometer. Dari 10 kecamatan, tujuh diantaranya memiliki laut dan pantai, namun hal tersebut terlihat paradoks karena warga-warga marginal banyak bermukim di pesisir-pesisir pantai.
"Potensi maritim itu seharusnya menjadi modal besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun saya melihat kebijakan itu tidak berpihak. Kami di Pemkab sudah tidak fokus mengurus kelautan karena adanya kewenangan yang terbatas," terangnya.
Tomy memberi contoh beberapa hambatan yang dianggap tidak berpihak pada pengembangan maritim, seperti pengurusan izin olah gerak kapal yang masih berbelit-belit, akibatnya banyak kapal di Bulukumba yang tidak berlayar mencari ikan karena izinnya tidak keluar dari Syahbandar setempat.
Selain itu, lanjut Tomy, Bulukumba juga dikenal dengan pembuatan perahu Pinisinya dan perahu lainnya. Di dalam proses pembuatan kapal tersebut ada kearifan lokal berupa ritual-ritual yang secara turun temurun diwariskan dari nenek moyang.
"Jadi jangan melihat kapalnya toh saja, karena dalam prosesnya itu ada budaya lokal yang membangunnya. Makanya ketika Unesco akan menetapkan Pinisi sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda, bukan dilihat Pinisi dari benda kapalnya, tapi adanya budaya yang terbangun dan terpelihara sampai sekarang ini,"ungkap Tomy.
Sementara itu, Direktur Yayasan Makassar Biennale Anwar Rachman mengatakan tujuan event Makassar Biennale adalah menjadi ruang dan kesempatan pengembangan wacana dan praktik seni kebudayaan Indonesia Timur.
"Penetapan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak berpihak pada pengembangan maritim di kabupaten meskipun memiliki potensi besar, karena kewenangan sektor kelautan kini diambil alih pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," kata Tomy pada seminar dengan tema "Maritim" rangkaian "Makassar Biennale" 2017, di Ballroom Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar (UNM), Rabu.
Menurut Tomy, Bulukumba karena letak geografisnya diuntungkan dengan sumber daya laut yang garis pantainya sepanjang 128 kilometer. Dari 10 kecamatan, tujuh diantaranya memiliki laut dan pantai, namun hal tersebut terlihat paradoks karena warga-warga marginal banyak bermukim di pesisir-pesisir pantai.
"Potensi maritim itu seharusnya menjadi modal besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun saya melihat kebijakan itu tidak berpihak. Kami di Pemkab sudah tidak fokus mengurus kelautan karena adanya kewenangan yang terbatas," terangnya.
Tomy memberi contoh beberapa hambatan yang dianggap tidak berpihak pada pengembangan maritim, seperti pengurusan izin olah gerak kapal yang masih berbelit-belit, akibatnya banyak kapal di Bulukumba yang tidak berlayar mencari ikan karena izinnya tidak keluar dari Syahbandar setempat.
Selain itu, lanjut Tomy, Bulukumba juga dikenal dengan pembuatan perahu Pinisinya dan perahu lainnya. Di dalam proses pembuatan kapal tersebut ada kearifan lokal berupa ritual-ritual yang secara turun temurun diwariskan dari nenek moyang.
"Jadi jangan melihat kapalnya toh saja, karena dalam prosesnya itu ada budaya lokal yang membangunnya. Makanya ketika Unesco akan menetapkan Pinisi sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda, bukan dilihat Pinisi dari benda kapalnya, tapi adanya budaya yang terbangun dan terpelihara sampai sekarang ini,"ungkap Tomy.
Sementara itu, Direktur Yayasan Makassar Biennale Anwar Rachman mengatakan tujuan event Makassar Biennale adalah menjadi ruang dan kesempatan pengembangan wacana dan praktik seni kebudayaan Indonesia Timur.