Makassar (Antara Sulsel) - Program Distribusi Guru Proporsional Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu inovasi terbaik pelayanan publik.
"Dengan diakuinya program tersebut sebagai salah satu pelayanan inovasi terbaik di Indonesia oleh kementerian maka program ini dapat diikuti kabupaten/kota lain baik di Sulsel maupun Indonesia," kata Asisten III Pemprov Sulsel Ruslan Abu pada Sosialisasi, Konsultasi dan Implementasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Makassar, Kamis.
Sosialisasi ini digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammernarbeit Gmbh (GIZ).
Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementrian PAN-RB Muhammad Imanuddin mengatakan ada tiga inovasi yang dipresentasikan pada acara tersebut.
"Tiga inovasi yang dipresentasikan terkait pelayanan publik, yaitu Implementasi LAPOR! Sebagai Solusi Masalah Sosial dari Bojonegoro, Jatim, Distribusi Guru Proporsional dari Luwu Utara, Sulsel dan Blood_Jek, Si Pengawal Nyawa dari Lumajang, Jatim," katanya.
Bupati Luwu Utara (Lutra) Indah Putri Idriani menjabarkan bahwa program inovasi ini hadir karena berbagai masalah yang ada di Lutra.
"Misalnya sebaran guru yang belum merata, aksesbilitas dan keterjangkauan sekolah, ketersediaan prasarana dan guru yang belum memadai," kata dia.
Program ini menawarkan inovasi berupa penata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi guru PNS sesuai kebutuhan riil dan pemindahan guru PNS.
"Salah satu target yang menjadi sasaran adalah di tahun 2021 semua guru di Luwu Utara memiliki kualifikasi pendidikan sarjana," ujarnya.
Menurut Indah, UU 14/2005 mensyaratkan semua guru harus S1 di tahun 2015. Faktanya, masih ada 745 guru belum S1 sehingga diberikan jasa Rp300.000 per bulan agar mampu mereka bisa melanjutkan pendidikan S1.
Sementara itu, untuk program kerjasama antara Pemprov, MenPANRB dan GIZ, wujudnya berupa pembentukan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) dan percepatan implementasi LAPOR! di Sulawesi Selatan.
JIPP maupun LAPOR! merupakan bagian dari strategi nasional untuk peningkatan pelayanan publik, juga diharapkan dapat diterapkan dengan baik di Sulsel.
Di Sulsel implementasi dua program tersebut masuk dalam skema program Transformasi Administrasi-Peningkatan Inovasi.
Program ini memiliki sasaran perbaikan pengelolaan pelayanan publik dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggaraan pelayanan publik.
Lokakarya dan diskusi kelompok terbatas ini menjadi langkah pembuka untuk kerja sama tiga lembaga tersebut di Sulawesi Selatan. Penandatanganan kerja sama akan dilaksanakan Jumat (10/11) yang dihadiri langsung oleh MenPANRB Asman Abnur.
Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Sulawesi Selatan.
"Dengan diakuinya program tersebut sebagai salah satu pelayanan inovasi terbaik di Indonesia oleh kementerian maka program ini dapat diikuti kabupaten/kota lain baik di Sulsel maupun Indonesia," kata Asisten III Pemprov Sulsel Ruslan Abu pada Sosialisasi, Konsultasi dan Implementasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Makassar, Kamis.
Sosialisasi ini digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammernarbeit Gmbh (GIZ).
Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementrian PAN-RB Muhammad Imanuddin mengatakan ada tiga inovasi yang dipresentasikan pada acara tersebut.
"Tiga inovasi yang dipresentasikan terkait pelayanan publik, yaitu Implementasi LAPOR! Sebagai Solusi Masalah Sosial dari Bojonegoro, Jatim, Distribusi Guru Proporsional dari Luwu Utara, Sulsel dan Blood_Jek, Si Pengawal Nyawa dari Lumajang, Jatim," katanya.
Bupati Luwu Utara (Lutra) Indah Putri Idriani menjabarkan bahwa program inovasi ini hadir karena berbagai masalah yang ada di Lutra.
"Misalnya sebaran guru yang belum merata, aksesbilitas dan keterjangkauan sekolah, ketersediaan prasarana dan guru yang belum memadai," kata dia.
Program ini menawarkan inovasi berupa penata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi guru PNS sesuai kebutuhan riil dan pemindahan guru PNS.
"Salah satu target yang menjadi sasaran adalah di tahun 2021 semua guru di Luwu Utara memiliki kualifikasi pendidikan sarjana," ujarnya.
Menurut Indah, UU 14/2005 mensyaratkan semua guru harus S1 di tahun 2015. Faktanya, masih ada 745 guru belum S1 sehingga diberikan jasa Rp300.000 per bulan agar mampu mereka bisa melanjutkan pendidikan S1.
Sementara itu, untuk program kerjasama antara Pemprov, MenPANRB dan GIZ, wujudnya berupa pembentukan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) dan percepatan implementasi LAPOR! di Sulawesi Selatan.
JIPP maupun LAPOR! merupakan bagian dari strategi nasional untuk peningkatan pelayanan publik, juga diharapkan dapat diterapkan dengan baik di Sulsel.
Di Sulsel implementasi dua program tersebut masuk dalam skema program Transformasi Administrasi-Peningkatan Inovasi.
Program ini memiliki sasaran perbaikan pengelolaan pelayanan publik dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggaraan pelayanan publik.
Lokakarya dan diskusi kelompok terbatas ini menjadi langkah pembuka untuk kerja sama tiga lembaga tersebut di Sulawesi Selatan. Penandatanganan kerja sama akan dilaksanakan Jumat (10/11) yang dihadiri langsung oleh MenPANRB Asman Abnur.
Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Sulawesi Selatan.