Makassar (Antara Sulsel) - Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan akan berupaya meminta pusat agar program sanitasi ditangani oleh kabupaten dan kota masing-masing.
Permintaan itu, katanya di Makassar, Selasa, akan disampaikan pada konferensi City Sanitation Summit (CSS) XVII, Desember.
"Saat ini, program sanitasi itu masih ditangani oleh pusat dan kami ingin agar program itu ditangani saja oleh daerah karena jika ditangani daerah maka progres dan kontrolnya dapat diukur," ujar Danny -- sapaan akrab Ramdhan Pomanto.
Ia mengatakan, permasalahan sanitasi salah satu hal yang penting untuk difokuskan keberhasilannya karena sanitasi merupakan tolak ukur kesehatan masyarakat di suatu daerah.
Oleh karena itu, dirinya sedang menyiapkan beberapa revolusi baru untuk peningkatan perbaikan sanitasi di Kota Makassar dan akan disampaikannya pada konferensi City Sanitation Summit (CSS) XVII, pada Desember 2017 mendatang di mana Kota Makassar menjadi tuan rumah.
"Sanitasi adalah sebuah isu dunia. Kami punya 100-0-100 yang merupakan kebijakan nasional untuk masalah sanitasi. Desember kita akan jadi tuan rumah, itu nanti sebuah puncak pertemuan wali kota seluruh Indonesia untuk merumuskan semua permasalahan sanitasi," katanya.
Danny menyebutkan, pada konferensi itu, nantinya dirinya mempersiapkan beberapa upaya revolusi untuk menjadikan sanitasi menjadi lebih baik lagi. Salah satunya mengupayakan agar masalah sanitasi dilimpahkan ke pemerintahan kabupaten dan kota.
"Selama ini kan pengelolaan mengenai sanitasi itu ada di pusat atau di provinsi. Jadi kami mau ambil alih agar lebih terkontrol dan spesifik. Karena selama ini Pemerintah Kota yang disalahkan oleh masyarakat kalau ada terjadi seperti banjir dan semacamnya, padahal itu bukan wewenang kami," ungkapnya.
Sebelumnya, Kota Makassar ditunjuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan konferensi City Sanitation Summit (CSS) XVII setelah Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di undang ke Jakarta untuk membahas teknsi kegiatan tersebut.
Danny mengatakan, pada rapat persiapan pelaksanaan CSS XVII Tahun 2017 di kantor Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Makassar termasuk agenda yang akan dibahas pada pertemuan yang digandengkan dengan Musyawarah Nasional Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) III.
"Isu lingkungan menjadi perhatian dunia saat ini. Kepala daerah sebagai penentu kebijakan di wilayahnya masing-masing memiliki peran strategis untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan," kata wali kota.
Danny menyebutkan, berbagai konsep jangka panjang seperti sustainable environment akan diperkenalkan ke publik seperti green economy dan blue economy.
Keduanya adalah konsep pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi dengan meminimalisir dampak buruk terhadap lingkunga. Bahkan blue economy menjadi konsep pembangunan dengan zero emission.
Permintaan itu, katanya di Makassar, Selasa, akan disampaikan pada konferensi City Sanitation Summit (CSS) XVII, Desember.
"Saat ini, program sanitasi itu masih ditangani oleh pusat dan kami ingin agar program itu ditangani saja oleh daerah karena jika ditangani daerah maka progres dan kontrolnya dapat diukur," ujar Danny -- sapaan akrab Ramdhan Pomanto.
Ia mengatakan, permasalahan sanitasi salah satu hal yang penting untuk difokuskan keberhasilannya karena sanitasi merupakan tolak ukur kesehatan masyarakat di suatu daerah.
Oleh karena itu, dirinya sedang menyiapkan beberapa revolusi baru untuk peningkatan perbaikan sanitasi di Kota Makassar dan akan disampaikannya pada konferensi City Sanitation Summit (CSS) XVII, pada Desember 2017 mendatang di mana Kota Makassar menjadi tuan rumah.
"Sanitasi adalah sebuah isu dunia. Kami punya 100-0-100 yang merupakan kebijakan nasional untuk masalah sanitasi. Desember kita akan jadi tuan rumah, itu nanti sebuah puncak pertemuan wali kota seluruh Indonesia untuk merumuskan semua permasalahan sanitasi," katanya.
Danny menyebutkan, pada konferensi itu, nantinya dirinya mempersiapkan beberapa upaya revolusi untuk menjadikan sanitasi menjadi lebih baik lagi. Salah satunya mengupayakan agar masalah sanitasi dilimpahkan ke pemerintahan kabupaten dan kota.
"Selama ini kan pengelolaan mengenai sanitasi itu ada di pusat atau di provinsi. Jadi kami mau ambil alih agar lebih terkontrol dan spesifik. Karena selama ini Pemerintah Kota yang disalahkan oleh masyarakat kalau ada terjadi seperti banjir dan semacamnya, padahal itu bukan wewenang kami," ungkapnya.
Sebelumnya, Kota Makassar ditunjuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan konferensi City Sanitation Summit (CSS) XVII setelah Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di undang ke Jakarta untuk membahas teknsi kegiatan tersebut.
Danny mengatakan, pada rapat persiapan pelaksanaan CSS XVII Tahun 2017 di kantor Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Makassar termasuk agenda yang akan dibahas pada pertemuan yang digandengkan dengan Musyawarah Nasional Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) III.
"Isu lingkungan menjadi perhatian dunia saat ini. Kepala daerah sebagai penentu kebijakan di wilayahnya masing-masing memiliki peran strategis untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan," kata wali kota.
Danny menyebutkan, berbagai konsep jangka panjang seperti sustainable environment akan diperkenalkan ke publik seperti green economy dan blue economy.
Keduanya adalah konsep pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi dengan meminimalisir dampak buruk terhadap lingkunga. Bahkan blue economy menjadi konsep pembangunan dengan zero emission.