Makassar (Antara Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo melakukan langkah antisipasi terkait besarnya potensi penyusutan lahan persawahan akibat pertumbuhan perumahan yang begitu tinggi, khususnya di sekitar Kota Makassar belakangan ini.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Rabu mengatakan kondisi tergerusnya lahan akibat pembangunan perumahan dan pemukiman harus menjadi perhatian seluruh pihak khususnya para bupati agar produksi padi Sulsel tetap terjaga ke depan.
"Kita memang tidak bisa hindari masalah itu (penyusutan lahan persawahan) namun itulah pentingnya peranan para bupati dan camat termasuk dinas," katanya.
Gubernur dua periode itu mengatakan, misalnya data menyebutkan ada 3.000 hektar lahan persawahan yang hilang akibat pembangunan perumahan, maka hal itu harus dicarikan solusi pengganti yang jauh lebih luas hingga 6.000 hektar.
Dia menjelaskan sudah menyiasati kondisi itu dengan melahirkan berbagai peraturan baik melalui pergub, perbup, peraturan pemerintah hingga inpres. Semua itu dilakukan sebagai upaya melakukan penyeimbangan antara pembangunan dan produksi padi Sulsel.
Namun jika itu tetap terjadi, kata dia, bupati dan seluruh unsur termasuk dinas, bertanggung jawab untuk menggantinya tiga hingga 10 kali lipat.
"Jadi boleh mengambil satu hektar namun harus menggantinya dengan 10 hingga 20 hektar sawah baru. Kalau tidak, kau mau makan apa kedepan," katanya.
Dia juga mengingatkan jangan mentang-mentang pejabat myang asa jabatannya hanya lima tahun sehingga mau berbuat semaunya.
Menurut dia, pejabat itu harus memikirkan bagaimana anak cucunya kedepan dna bukan hanya beberapa tahun atau selama menjabat.
"Instrksi sudah berkali-kali, tetap ini sebenrnya bukan inti melainkan bagaimana tanggung jawab moral para pejabat di daerah untuk bisa mengatasi terjadinya penyusutan persawahan karena pemukiman," katanya.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Rabu mengatakan kondisi tergerusnya lahan akibat pembangunan perumahan dan pemukiman harus menjadi perhatian seluruh pihak khususnya para bupati agar produksi padi Sulsel tetap terjaga ke depan.
"Kita memang tidak bisa hindari masalah itu (penyusutan lahan persawahan) namun itulah pentingnya peranan para bupati dan camat termasuk dinas," katanya.
Gubernur dua periode itu mengatakan, misalnya data menyebutkan ada 3.000 hektar lahan persawahan yang hilang akibat pembangunan perumahan, maka hal itu harus dicarikan solusi pengganti yang jauh lebih luas hingga 6.000 hektar.
Dia menjelaskan sudah menyiasati kondisi itu dengan melahirkan berbagai peraturan baik melalui pergub, perbup, peraturan pemerintah hingga inpres. Semua itu dilakukan sebagai upaya melakukan penyeimbangan antara pembangunan dan produksi padi Sulsel.
Namun jika itu tetap terjadi, kata dia, bupati dan seluruh unsur termasuk dinas, bertanggung jawab untuk menggantinya tiga hingga 10 kali lipat.
"Jadi boleh mengambil satu hektar namun harus menggantinya dengan 10 hingga 20 hektar sawah baru. Kalau tidak, kau mau makan apa kedepan," katanya.
Dia juga mengingatkan jangan mentang-mentang pejabat myang asa jabatannya hanya lima tahun sehingga mau berbuat semaunya.
Menurut dia, pejabat itu harus memikirkan bagaimana anak cucunya kedepan dna bukan hanya beberapa tahun atau selama menjabat.
"Instrksi sudah berkali-kali, tetap ini sebenrnya bukan inti melainkan bagaimana tanggung jawab moral para pejabat di daerah untuk bisa mengatasi terjadinya penyusutan persawahan karena pemukiman," katanya.