Makassar (Antara Sulsel) - Kasubdit Bina Keluarga Berencana (KB) Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKN) Pusat, Wahidah Paheng bersama timnya menyambangi Kampung KB di Desa Patengko, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
"Keadiran kami di sini untuk memantau kegiatan Integrasi Kampung KB bersama Mitra Tahun 2017 dapat diimplementasikan atau tidak, sehingga ini juga menjadi bahan evaluasi," kata Wahidah dalam keterangan persnya, Rabu.
Kehadiran petinggi BKKBN Pusat yang akrap disapa Indah ini, didampingi Kabid Admin BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Amirullah Hamzah, Kepala Dinas PPKB Luwu Timur Rapiuddin Tahir dan Camat Tomoni Timur.
Sementara itu, Mitra Kerja Komisi IX DPR RI drg Hj Andi Fauziah Pujiwatie Hatta diwakili tenaga ahlinya Abdul Syukur bersama tim BKKBN Pusat sangat antusias bertatap muka dengan warga, meskipun kegiatan itu pada Selasa (114/11) sempat molor akibat angin kencang yang merobohkan tenda acara.
Pada pertemuan tersebut, Indah mengingatkan, bahwa urusan KB bukan hanya tanggung jawab ibu rumah tangga, tetapi juga merupakan tanggung jawab pria selaku kepala rumah tangga.
"Sekarang bukan saja perempuan yang dapat berKB, karena sudah ada metode KB untuk laki-laki selain kondom yaitu vasektomi," ujarnya.
Selain itu dia juga menekankan bahwa integrasi kampung KB bukan hanya tanggung jawab BKKBN semata, tetapi tanggung jawab semua pihak.
Program KKBPK sendiri merupakan wujud dari upaya mencapai Cita ke lima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.
Sementara itu, Kepala Dians Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Rapiuddin Tahir mengatakan, pemerintah daerah saat ini sudah mengalokasikan anggaran untuk menyukseskan program Kampung KB.
"Baru-baru ini Kementerian Desa sudah mengeluarkan Peraturan Menteri tentang penggunaan dana desa untuk memaksimalkan dan mencapai tujuan dari program Kampung KB ini," katanya.
Dia berharap agar pemerintah Desa tidak hanya fokus pada kegiatan fisik saja, tetapi juga meningkatkan SDM yang ada di desa, sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai organisasi terkecil di masyarakat, dapat terwujud.
"Keadiran kami di sini untuk memantau kegiatan Integrasi Kampung KB bersama Mitra Tahun 2017 dapat diimplementasikan atau tidak, sehingga ini juga menjadi bahan evaluasi," kata Wahidah dalam keterangan persnya, Rabu.
Kehadiran petinggi BKKBN Pusat yang akrap disapa Indah ini, didampingi Kabid Admin BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Amirullah Hamzah, Kepala Dinas PPKB Luwu Timur Rapiuddin Tahir dan Camat Tomoni Timur.
Sementara itu, Mitra Kerja Komisi IX DPR RI drg Hj Andi Fauziah Pujiwatie Hatta diwakili tenaga ahlinya Abdul Syukur bersama tim BKKBN Pusat sangat antusias bertatap muka dengan warga, meskipun kegiatan itu pada Selasa (114/11) sempat molor akibat angin kencang yang merobohkan tenda acara.
Pada pertemuan tersebut, Indah mengingatkan, bahwa urusan KB bukan hanya tanggung jawab ibu rumah tangga, tetapi juga merupakan tanggung jawab pria selaku kepala rumah tangga.
"Sekarang bukan saja perempuan yang dapat berKB, karena sudah ada metode KB untuk laki-laki selain kondom yaitu vasektomi," ujarnya.
Selain itu dia juga menekankan bahwa integrasi kampung KB bukan hanya tanggung jawab BKKBN semata, tetapi tanggung jawab semua pihak.
Program KKBPK sendiri merupakan wujud dari upaya mencapai Cita ke lima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.
Sementara itu, Kepala Dians Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Rapiuddin Tahir mengatakan, pemerintah daerah saat ini sudah mengalokasikan anggaran untuk menyukseskan program Kampung KB.
"Baru-baru ini Kementerian Desa sudah mengeluarkan Peraturan Menteri tentang penggunaan dana desa untuk memaksimalkan dan mencapai tujuan dari program Kampung KB ini," katanya.
Dia berharap agar pemerintah Desa tidak hanya fokus pada kegiatan fisik saja, tetapi juga meningkatkan SDM yang ada di desa, sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai organisasi terkecil di masyarakat, dapat terwujud.