Luwu Timur (Antara Sulsel) - PT Mars Symbioscience Indonesia mendorong para petani kakao di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Sulawesi untuk melakukan sertifikasi agar produk hasil pertaniannya dapat diterima atau dibeli.
Coorporate Affair Manager PT Mars Indonesia, Mohammad Khomeiny di Luwu Timur, Senin, mengatakan proses sertifikasi kakao sudah diberlakukan secara global sehingga jika petani masih ingin hasil panenya terjual maka tentu harus mengikuti aturan yang ada.
"Khusus untuk PT Mars, kami sudah menerapkan sistem sertifikasi kakao 100 persen pada 2020. Untuk saat ini kami memang tetap menerima hasil panen petani namun untuk kedepan tidak akan lagi jika tidak tersertifikasi," katanya.
Ia menjelaskan, pentingnya melakukan sertifikasi kakao karena sebagai bentuk komitmen pengusaha dan tentu juga petani untuk menghindari dari terjadinya kerusakan pada lingkungan akibat aktifitas pertanian kakao.
Selain fokus untuk menjaga lingkungan, sertifikasi kakao memang menyangkut sejumlah hal termasuk larangan bagi petani melibatkan tenaga kerja dibawah umur atau melakukan eksploitasi terhadap anak.
"PT Mars tidak hanya memberlakukan sertifikasi kakao di Indonesia namun seluruh penjuru dunia termasuk di Brasil, Amerika, ataupun di kawasan Afrika. Ini sebagai komitmen kami dalam menjaga alam," jelasnya.
Menurut dia, PT Mars sendiri sebenarnya sudah melakukan atau memberlakukan sertifikasi untuk beberapa jenis pangan lain seperti kopi, teh melati dan kelapa sawit.
"Untuk sertifikasi itu seberanya tidak membebankan petani karena tidak mempersulit. Dan yang pasti harga kakao bersertifikasi jauh lebih tinggi dari kakao yang tidak memiliki sertifikasi," ujarnya.
Presiden Direktur Mars Indonesia, Noel Janetski telah menyatakan komitmennya bahwa seluruh produksi kakao ditargetkan bersertifikasi pada 2020.
Target ini, kata dia, sebagai tindak lanjut penetapan indikator nasional sertifikasi kakao yang dihasilkan atas kerja sama dengan Business Watch Indonesia, Rainforest Alliance dan UTZ.
Indikator sertifikasi tersebut telah ditetapkan Kementerian Pertanian dan diwujudkan oleh pihaknya dengan mengelola 1000 hektare areal percontohan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu.
"Hingga kini, jumlah kakao bersertifikasi yang dihasilkan dari lahan percontohan mencapai 1.232 hektare," sebutnya.
Coorporate Affair Manager PT Mars Indonesia, Mohammad Khomeiny di Luwu Timur, Senin, mengatakan proses sertifikasi kakao sudah diberlakukan secara global sehingga jika petani masih ingin hasil panenya terjual maka tentu harus mengikuti aturan yang ada.
"Khusus untuk PT Mars, kami sudah menerapkan sistem sertifikasi kakao 100 persen pada 2020. Untuk saat ini kami memang tetap menerima hasil panen petani namun untuk kedepan tidak akan lagi jika tidak tersertifikasi," katanya.
Ia menjelaskan, pentingnya melakukan sertifikasi kakao karena sebagai bentuk komitmen pengusaha dan tentu juga petani untuk menghindari dari terjadinya kerusakan pada lingkungan akibat aktifitas pertanian kakao.
Selain fokus untuk menjaga lingkungan, sertifikasi kakao memang menyangkut sejumlah hal termasuk larangan bagi petani melibatkan tenaga kerja dibawah umur atau melakukan eksploitasi terhadap anak.
"PT Mars tidak hanya memberlakukan sertifikasi kakao di Indonesia namun seluruh penjuru dunia termasuk di Brasil, Amerika, ataupun di kawasan Afrika. Ini sebagai komitmen kami dalam menjaga alam," jelasnya.
Menurut dia, PT Mars sendiri sebenarnya sudah melakukan atau memberlakukan sertifikasi untuk beberapa jenis pangan lain seperti kopi, teh melati dan kelapa sawit.
"Untuk sertifikasi itu seberanya tidak membebankan petani karena tidak mempersulit. Dan yang pasti harga kakao bersertifikasi jauh lebih tinggi dari kakao yang tidak memiliki sertifikasi," ujarnya.
Presiden Direktur Mars Indonesia, Noel Janetski telah menyatakan komitmennya bahwa seluruh produksi kakao ditargetkan bersertifikasi pada 2020.
Target ini, kata dia, sebagai tindak lanjut penetapan indikator nasional sertifikasi kakao yang dihasilkan atas kerja sama dengan Business Watch Indonesia, Rainforest Alliance dan UTZ.
Indikator sertifikasi tersebut telah ditetapkan Kementerian Pertanian dan diwujudkan oleh pihaknya dengan mengelola 1000 hektare areal percontohan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu.
"Hingga kini, jumlah kakao bersertifikasi yang dihasilkan dari lahan percontohan mencapai 1.232 hektare," sebutnya.