Pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan meminta pemerintah provinsi setempat memfasilitasi sertifikasi halal untuk restoran.
"Kami memerlukan dukungan pemerintah dalam penyediaan sertifikat halal bagi industri restoran," kata Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga pada Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan di Makassar, Sabtu
"Kami memerlukan dukungan pemerintah dalam penyediaan sertifikat halal bagi industri restoran," kata Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga pada Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan di Makassar, Sabtu
Pada kesempatan ini, Anggiat menyampaikan beberapa isu penting yang dihadapi oleh industri perhotelan dan restoran. Salah satunya terkait sertifikasi halal yang dibutuhkan pihak restoran dalam mendukung wisata halal di Sulsel, khususnya di Kota Makassar.
Dia juga menyampaikan berbagai isu, meliputi harga tiket pesawat dan pajak hiburan yang dinilai sangat berpengaruh bagi industri perhotelan. Serta ketersediaan kamar hotel di masa libur panjang.
Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin yang turut hadir pada kesempatan tersebut juga percaya bahwa dengan majunya sektor ini, akan turut memajukan Sulsel.
Oleh karena itu, dengan semangat ramah investasi, Bahtiar menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mendukung inisiatif swasta.
Oleh karena itu, dengan semangat ramah investasi, Bahtiar menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mendukung inisiatif swasta.
"Kawan-kawan maunya apa, apa yang bisa dilakukan, mau usaha apa. Kami akan bantu supaya usaha ini bergerak," katanya menunjukkan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor swasta.
Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel Ashari Fakhsirie Radjamilo memastikan bahwa Pemprov Sulsel bekerja sama dengan Kementerian Agama akan menyiapkan sertifikasi halal gratis untuk 1000 produk UMKM di Sulsel.
Hanya saja, kesempatan mengantongi kepengurusan halal ini hanya untuk tiga daerah, yakni Kabupaten Gowa, Maros dan Kota Makassar.
"Dalam waktu dekat, akan ada 1000 penerbitan sertifikat halal kerjasama Kemenag untuk UMKM di Maros, Gowa dan Makassar. Pemprov secepatnya menangani ini agar apa yang diharapkan pemerintah pusat kita realisasikan," urainya.
