Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Duta Besar Kuwait Khalid Jassim Alyassin membahas peluang kerja sama lintas sektor antara Kota Makassar dan Kuwait pada silaturahmi diplomatik di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat.
Dalam dialog tersebut sejumlah sektor strategis menjadi fokus diskusi Munafri dan Khalid Jassim Alyassin, antara lain terkait ketahanan pangan, ketenagakerjaan, serta peluang dukungan dalam pembangunan infrastruktur.
Munafri Arifuddin bercerita tentang peluang kerja sama dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). “Banyak warga Makassar yang bekerja ke luar negeri, mayoritas masih mencari peluang ke negara-negara Barat, tentu beda kalau mereka ke negara Islam,” ucapnya.
Menurutnya, negara Muslim memiliki nilai-nilai positif dalam aspek ketenagakerjaan.
Peluang kerja maupun studi di Kuwait yang memiliki latar budaya dan pandangan spiritual yang tidak jauh berbeda, kata dia, tentu akan lebih baik bagi warga Muslim Makassar.
Munafri lalu menyebut Makassar Creative Hub (MCH) sebagai salah satu fasilitas yang sudah dirancang untuk memperkuat keterampilan masyarakat melalui berbagai pelatihan dan kompetensi industri masa kini.
"Meski demikian masih perlu pelatihan dan persiapan untuk memahami sosial budaya hingga tradisi dari negara Kuwait itu sendiri," lanjut Munafri.
Selain ketenagakerjaan, lanjut dia, pembahasan juga menyentuh peluang dukungan dalam bidang transportasi publik. Munafri membuka peluang dukungan di sektor transportasi sekolah hingga transportasi laut bagi warga kepulauan.
“Kami akan segera menyusun daftar program. Setelah itu kami siap melanjutkan pertemuan berikutnya,” ujar Wali Kota Makassar Munafri kepada Khalid Jassim Alyassin.
Sementara itu Khalid Jassim Alyassin menyampaikan pertemuan ini menjadi langkah awal dalam menelaah potensi kerja sama yang akan dibangun.
"Kami ingin bekerja sama di berbagai sektor, spesifiknya di ketahanan pangan, ketenagakerjaan, pembangunan, dan infrastruktur," ucapnya.
Khalid Jassim Alyassin menyampaikan usai pertemuan tersebut, langkah selanjutnya adalah pembahasan teknis bersama pihaknya untuk menentukan sektor prioritas yang paling relevan.
