KUR di Sulsel Januari 2026 Rp1,3 triliun

Kamis, 5 Maret 2026 17:48 WIB

Pengrajin besi, Sudirman Larif (45) sedang menempa besi untuk memberi bentuk pada badik yang dibuat di Desa Pakkatto, Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (7/10/2025). (ANTARA/Ahmad Hayullah)

Makassar (ANTARA) - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Provinsi Sulawesi Selatan, mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di provinsi itu mencapai Rp1,3 triliun hingga 31 Januari 2026.

"Untuk KUR tahun 2026 itu tersalurkan Rp1,3 triliun dan setiap nasabah hanya diwajibkan membayar bunga pinjaman sebesar 6 persen, sementara sisanya sekitar 9 persen ditanggung oleh pemerintah," ujarnya di Makassar, Kamis.

Supendi mengatakan penyaluran ini masih didominasi untuk sektor pertanian dengan penyaluran sebesar Rp573,88 miliar. Kondisi itu mencerminkan kuatnya peran sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah sekaligus penopang ketahanan pangan di Sulawesi Selatan.

Selain pertanian, sektor perdagangan juga menerima porsi besar dengan total penyaluran Rp358,16 miliar.

Sementara itu, sektor real estate memperoleh penyaluran KUR sebesar Rp136,58 miliar. Adapun sektor lainnya menerima pembiayaan sebesar Rp229,60 miliar untuk 19.357 debitur yang tersebar di Sulsel.

"Sebaran penyaluran ini menunjukkan bahwa KUR terus dimanfaatkan oleh pelaku usaha lintas sektor untuk memperkuat modal kerja dan mengembangkan usaha produktif," katanya.

Supendi mengungkapkan bahwa penyaluran KUR terbesar berada di Kabupaten Bone. Ia berharap tingginya penyaluran di daerah tersebut dapat menjadi pemicu pemerataan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah lain di Sulawesi Selatan.

Pemerintah, kata dia, terus mendorong optimalisasi KUR agar mampu memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ia mengaku, pihak perbankan juga telah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan penyaluran pada sektor usaha perikanan, apalagi perbankan juga bertekad menjaga kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) di bawah 2 persen.