Makassar (ANTARA) - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan, Supendi menyampaikan telah terbentuk sebanyak 588 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan telah melayani 1.477.131 jiwa penerima manfaat.
"Hingga Desember ini, SPPG yang sudah terbentuk itu sebanyak 588 dan telah melayani 1,47 juta jiwa penerima manfaat," ujarnya di Makassar, Minggu.
Supendi mengatakan, program itu telah tersebar di 24 kabupaten dan kota dengan jumlah SPPG yang beroperasi mencapai 588 unit.
Ia menjelaskan, kehadiran ratusan SPPG tersebut memberikan dampak luas bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
"Jumlah penerima manfaat tercatat mencapai 1,47 juta orang, yang mayoritas merupakan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan," katanya.
Selain para peserta didik, program ini juga menyasar ibu hamil serta bayi di bawah dua tahun atau baduta, sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dan gizi, pelaksanaan SPPG di Sulawesi Selatan juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.
Supendi mengungkapkan, rantai pasok program ini melibatkan sebanyak 1.525 penyuplai, mulai dari penyedia bahan pangan hingga mitra pendukung lainnya.
"Keterlibatan penyuplai lokal ini turut mendorong perputaran ekonomi di daerah serta memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah," terangnya.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, program SPPG juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar.
Hingga Desember 2025, tercatat sebanyak 24.891 tenaga kerja terlibat secara langsung dalam operasional SPPG di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Menurut dia, angka ini mencerminkan bahwa program SPPG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi dan pencipta lapangan kerja.
Supendi menegaskan, DJPb Sulawesi Selatan akan terus mendukung keberlanjutan dan penguatan program SPPG melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.
"Kita berharap, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjaga agar manfaat program ini semakin dirasakan luas oleh masyarakat Sulawesi Selatan," ucapnya.
