
Bawaslu Sulsel gandeng akademisi UIN Alauddin perkuat pengawasan

Gowa (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menggandeng akademisi dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Alauddin Makassar guna memperkuat pengawasan partisipatif persiapan menghadapi pemilu.
"Bentuk kerja sama dapat berupa praktisi Bawaslu yang mengajar di kelas, atau mahasiswa Ilmu Politik yang datang belajar langsung ke Bawaslu mengenai penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, hingga tata kelola pemilu," kata Anggota Bawaslu Sulsel Samsuar Saleh di Kabupaten Gowa, Selasa.
Menurutnya, Bawaslu terus memperluas jejaring pengawasan partisipatif melalui berbagai basis dan sektor salah satunya melalui kampus serta akademisi yang memiliki ilmu berkaitan politik.
Samsuar menegaskan kesiapan Bawaslu Sulsel untuk menyesuaikan skema kerja sama dengan kebutuhan akademik di Kampus UIN. Ia turut menawarkan pertukaran pengetahuan yang aplikatif terkait kerja-kerja nyata pengawasan di lapangan.
Ketua Prodi Ilmu Politik UIN Awal Muqsith menyatakan, kolaborasi ini merupakan kelanjutan positif dari hubungan baik yang sebelumnya terjalin dengan Bawaslu RI. Pihaknya berharap kemitraan tersebut dapat memperkuat edukasi politik bagi mahasiswa.
"Semoga langkah ini mampu memperkuat mitra strategis, terutama dalam memberikan edukasi ilmu politik. Kami sangat senang menerima Bawaslu Sulsel P untuk kolaborasi yang berkelanjutan," papar Awal Muqsith.
Kerja sama tersebut usai pertemuan strategis di Ruang Senat FUF UIN Alauddin. Kedua belah pihak memetakan sejumlah agenda konkret yang akan segera dilaksanakan, di antaranya, program Bawaslu mengajar. Mengisi mata kuliah kepemiluan oleh praktisi Bawaslu.
Laboratorium Demokrasi yakni kunjungan belajar mahasiswa ke Kantor Bawaslu Sulsel. Literasi dan publikasi yaitu kolaborasi penerbitan jurnal, buku, dan modul pengawasan, dan pengabdian masyarakat berupa skema KKN Tematik pengawasan pemilu.
Sebagai langkah nyata, Bawaslu Sulsel bersama Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin segera menyiapkan payung hukum atau MoU guna memperkuat legalitas dan keberlanjutan kolaborasi ini ke depan.
Pewarta : M Darwin Fatir
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
