Makassar (ANTARA) - Akademisi dan pengamat Pemilu Sulawesi Selatan Raehana memaparkan salah satu kunci keberhasilan pengawasan adalah dengan melibatkan komunitas-komunitas untuk ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu pada 2029.
"Penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan partisipatif merupakan fondasi utama untuk memastikan terciptanya pemilu yang berintegritas dan inklusif," katanya dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan pengawasan partisipatif (P2P) di Aula Kantor Bawaslu Sulsel di Kota Makassar, Selasa kemarin (18/11).
Ia menekankan pentingnya Bawaslu memberdayakan komunitas agar ikut andil mengawal proses demokrasi serta penguatan jaringan secara kolaboratif sebagai pondasi utama guna memastikan terciptanya Pemilu yang berintegritas dan inklusif.
Raehana menyampaikan pandangannya bahwa pengawasan partisipatif tidak boleh hanya dipandang sebagai strategi teknis, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas berdemokrasi.
Menurutnya, melalui jaringan kolaboratif yang solid serta komunitas yang berdaya, maka proses pengawasan tidak hanya terbatas pada tugas lembaga pengawas, tetapi akan berkembang menjadi gerakan sosial yang hidup dalam masyarakat.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif warga, peningkatan kapasitas lokal, dan sinergi antar-aktor akan memainkan peran krusial. Hal ini memungkinkan deteksi dini pelanggaran yang lebih efektif di lapangan. "Upaya ini berfungsi untuk membangun budaya politik yang sehat dan bertanggung jawab," tuturnya.
Penguatan jejaring dan pemberdayaan komunitas, kata dia, adalah kunci keberlanjutan proses elektoral, baik di tingkat lokal maupun nasional. Upaya ini memastikan bahwa kualitas demokrasi terus terjaga melalui pengawasan yang inklusif dan transparan.
Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad menambahkan, masukan tersebut melengkapi materi dalam P2P Bawaslu yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran kritis masyarakat agar semakin berdaya dan aktif dalam mengawal proses demokrasi.
