Mamuju (Antara Sulbar) - Unit layanan pengadaan (ULP) Provinsi Sulawesi Barat diminta profesional dan berkualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan lelang dalam pengadaan barang dan jasa.
"Perbaikan demi perbaikan seiring berjalannya waktu ke depan harus terus dilaksanakan dan ULP harus memiliki output yang bagus," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Ismail Zainuddin di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan banyak orang yang patah semangat dalam bekerja, terutama dalam proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa karena tidak profesional melaksanakan tugasnya.
Mengingat sistem yang ada belum memberikan ruang yang memadai, kata dia, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat (LKPP) juga harus terus menerus melakukan pengembangan SDM di tiap-tiap unit pengembangan barang dan jasa Sulbar.
Menurut dia, tahun 2018, untuk kepala ULP dan staf mesti dipegang pejabat fungsional karena pemerintah tidak menginginkan unit tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
"Tidak seperti selama ini yang tidak berjalan sebagai mestinya karena fungsi kelompok kerja (Pokja) ULP belum permanen, dan hanya dikelola oleh ASN dari gabungan dinas-dinas," katanya.
Ia menyampaikan ASN yang ada di dinas-dinas lain selama ini bekerja di Pokja ULP ketika ada pekerjaan, tapi kalau tidak ada kerjaan semuanya kembali lagi ke unit kerja masing-masing, bahkan ada intervensi pimpinan dalam menentukan Pokja.
"Perbaikan demi perbaikan seiring berjalannya waktu ke depan harus terus dilaksanakan dan ULP harus memiliki output yang bagus," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Ismail Zainuddin di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan banyak orang yang patah semangat dalam bekerja, terutama dalam proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa karena tidak profesional melaksanakan tugasnya.
Mengingat sistem yang ada belum memberikan ruang yang memadai, kata dia, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat (LKPP) juga harus terus menerus melakukan pengembangan SDM di tiap-tiap unit pengembangan barang dan jasa Sulbar.
Menurut dia, tahun 2018, untuk kepala ULP dan staf mesti dipegang pejabat fungsional karena pemerintah tidak menginginkan unit tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
"Tidak seperti selama ini yang tidak berjalan sebagai mestinya karena fungsi kelompok kerja (Pokja) ULP belum permanen, dan hanya dikelola oleh ASN dari gabungan dinas-dinas," katanya.
Ia menyampaikan ASN yang ada di dinas-dinas lain selama ini bekerja di Pokja ULP ketika ada pekerjaan, tapi kalau tidak ada kerjaan semuanya kembali lagi ke unit kerja masing-masing, bahkan ada intervensi pimpinan dalam menentukan Pokja.