Makassar (Antara Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar menjajaki kerja sama dengan pihak perusahaan transportasi asal Swedia khususnya pada bidang transportasi publik untuk mengatasi kemacetan di Makassar.
"Kami menerima kunjungan dari pihak Kedutaan Besar Swedia bersama pengusaha transportasi publik dari negara itu. Banyak hal menarik dan kita masih melakukan penjajakan itu," ujar Kepala Dinas Perhubungan Makassar Mario Said di Makassar, Kamis.
Mario yang mewakili Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto saat menerima rombongan Kedutaan Besar Swedia itu di rumah jabatan wali kota tersebut mengatakan masih akan mengkoordinasikan hasil pertemuan itu dengan kepala daerahnya.
Mario menyatakan pihaknya memiliki satu kesamaan dengan pihak Swedia itu dalam hal penanganan transportasi, apalagi kondisi lalu lintas di Kota Makassar dinilai sudah cukup padat karena terus tumbuh penjualan kendaraan baru.
Dalam pertemuan itu pihak Kedutaan Besar Swedia bersama pengusaha penyedia transportasi publik itu masih ingin mempelajari Kota Makassar dari segi infrastruktur hingga skema lalu lintas.
"Mereka (pihak Swedia) masih ingin melakukan studi kelayakan mengenai infrastruktur dan skema lalu lintas, meskipun kami sudah memaparkan tentang tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mengembangkan transportasi publik perkotaan itu," katanya.
Di hadapan rombongan Kedutaan Swedia itu, Mario juga menyebutkan salah satu penyebab kemacetan yakni tingginya volume kendaraan pribadi dan kurangnya transportasi publik.
"Kurangnya transportasi publik menyebabkan persoalan seperti macet. Makanya penambahan penyediaan transpotasi publik diperlukan untuk meretas pola pikir masyarakat agar beralih ke transportasi publik," kata mantan Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Makassar itu.
Menurut dia, pemerintah, baik provinsi maupun kota telah berupaya melakukan berbagai upaya untuk meretas persoalan ini seperti pelebaran jalan dan pembangunan jalan tol layang di Jalan AP Pettarani yang saat ini telah memasuki tahap persiapan.
"Pihak Swedia ingin membantu dalam keberlanjutan transportasi publik perkotaan di Makassar. Kita masih saling mempelajari karena akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan kebutuhan Pemerintah Kota Makassar," ungkapnya.
"Kami menerima kunjungan dari pihak Kedutaan Besar Swedia bersama pengusaha transportasi publik dari negara itu. Banyak hal menarik dan kita masih melakukan penjajakan itu," ujar Kepala Dinas Perhubungan Makassar Mario Said di Makassar, Kamis.
Mario yang mewakili Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto saat menerima rombongan Kedutaan Besar Swedia itu di rumah jabatan wali kota tersebut mengatakan masih akan mengkoordinasikan hasil pertemuan itu dengan kepala daerahnya.
Mario menyatakan pihaknya memiliki satu kesamaan dengan pihak Swedia itu dalam hal penanganan transportasi, apalagi kondisi lalu lintas di Kota Makassar dinilai sudah cukup padat karena terus tumbuh penjualan kendaraan baru.
Dalam pertemuan itu pihak Kedutaan Besar Swedia bersama pengusaha penyedia transportasi publik itu masih ingin mempelajari Kota Makassar dari segi infrastruktur hingga skema lalu lintas.
"Mereka (pihak Swedia) masih ingin melakukan studi kelayakan mengenai infrastruktur dan skema lalu lintas, meskipun kami sudah memaparkan tentang tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mengembangkan transportasi publik perkotaan itu," katanya.
Di hadapan rombongan Kedutaan Swedia itu, Mario juga menyebutkan salah satu penyebab kemacetan yakni tingginya volume kendaraan pribadi dan kurangnya transportasi publik.
"Kurangnya transportasi publik menyebabkan persoalan seperti macet. Makanya penambahan penyediaan transpotasi publik diperlukan untuk meretas pola pikir masyarakat agar beralih ke transportasi publik," kata mantan Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Makassar itu.
Menurut dia, pemerintah, baik provinsi maupun kota telah berupaya melakukan berbagai upaya untuk meretas persoalan ini seperti pelebaran jalan dan pembangunan jalan tol layang di Jalan AP Pettarani yang saat ini telah memasuki tahap persiapan.
"Pihak Swedia ingin membantu dalam keberlanjutan transportasi publik perkotaan di Makassar. Kita masih saling mempelajari karena akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan kebutuhan Pemerintah Kota Makassar," ungkapnya.