Bulukumba (Antara Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Bulukumba kembali meraih penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM pada puncak peringatan hari HAM se-dunia ke-69 di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu.
"Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali," kata Kasubag Pemberitaan Pemkab Bulukumba Andi Ayatullah di Bulukumba, Minggu.
Menurut Andi Ayatullah yang akrab disapa Ulla, dari 351 kabupaten kota yang meraih penghargaan selain Bulukumba tiga kabupaten lainnya di Sulsel yaitu Bantaeng, Soppeng dan Luwu Timur meraih penghargaan tersebut.
AM Sukri Sappewali usai menerima penghargaan mengatakan jika Bulukumba untuk kedua kalinya mendapatkan penghargaan yang sama sejak dia menjabat.
"Tahun 2016 kemarin Bulukumba mendapatkan predikat, atas daerah yang mendukung HAM saat ini predikatnya naik menjadi cukup peduli HAM," ujarnya.
Menurut Sukri, kedepannya akan mengoptimalkan seluruh kategori penilaian dari Menteri Hukum dan HAM, bukan untuk mengejar penghargaannya, tetapi sudah menjadi tekadnya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar untuk seluruh masyarakat Bulukumba.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam sambutanya mengapresiasi 351 kabupaten kota yang telah peduli pada HAM, hal tersebut membuktikan jika beberapa daerah telah memperhatikan dan pedulikan hak dasar masyarakat. Seperti hak kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, hak atas kependudukan, pekerjaan dan sebagainya.
Yasonna berharap ke depan lebih banyak daerah yang bisa berpartisipasi dengan lebih peduli dan memberikan kebutuhan dasar masyarakat yang lebih layak.
"Dengan banyaknya daerah yang peduli HAM, membuktikan negara kita semakin baik dikarenakan kebutuhan masyarakat telah terpenuhi," ujar Yasonna.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang hadir pada acara ini mengatakan, bukan seberapa banyak dilakukan pemerintah, namun seberapa banyak dirasakan masyarakat. Pemerintah harus bekerja nyata dan konkrit, sehingga itu alasannya banyak terjun langsung ke masyarakat agar bisa mengetahui secara langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"Berikan pelayanan dasar yang baik kepada masyarakat, guna mencapai rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Jokowi.
"Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali," kata Kasubag Pemberitaan Pemkab Bulukumba Andi Ayatullah di Bulukumba, Minggu.
Menurut Andi Ayatullah yang akrab disapa Ulla, dari 351 kabupaten kota yang meraih penghargaan selain Bulukumba tiga kabupaten lainnya di Sulsel yaitu Bantaeng, Soppeng dan Luwu Timur meraih penghargaan tersebut.
AM Sukri Sappewali usai menerima penghargaan mengatakan jika Bulukumba untuk kedua kalinya mendapatkan penghargaan yang sama sejak dia menjabat.
"Tahun 2016 kemarin Bulukumba mendapatkan predikat, atas daerah yang mendukung HAM saat ini predikatnya naik menjadi cukup peduli HAM," ujarnya.
Menurut Sukri, kedepannya akan mengoptimalkan seluruh kategori penilaian dari Menteri Hukum dan HAM, bukan untuk mengejar penghargaannya, tetapi sudah menjadi tekadnya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar untuk seluruh masyarakat Bulukumba.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam sambutanya mengapresiasi 351 kabupaten kota yang telah peduli pada HAM, hal tersebut membuktikan jika beberapa daerah telah memperhatikan dan pedulikan hak dasar masyarakat. Seperti hak kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, hak atas kependudukan, pekerjaan dan sebagainya.
Yasonna berharap ke depan lebih banyak daerah yang bisa berpartisipasi dengan lebih peduli dan memberikan kebutuhan dasar masyarakat yang lebih layak.
"Dengan banyaknya daerah yang peduli HAM, membuktikan negara kita semakin baik dikarenakan kebutuhan masyarakat telah terpenuhi," ujar Yasonna.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang hadir pada acara ini mengatakan, bukan seberapa banyak dilakukan pemerintah, namun seberapa banyak dirasakan masyarakat. Pemerintah harus bekerja nyata dan konkrit, sehingga itu alasannya banyak terjun langsung ke masyarakat agar bisa mengetahui secara langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"Berikan pelayanan dasar yang baik kepada masyarakat, guna mencapai rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Jokowi.