Makassar (Antara Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengingatkan aparatur sipil negara agar tidak ikut "bermain" politik.
"Aparat negara tidak boleh terlibat memainkan peran politik, ada sanksi menurut aturan yang ada," kata Syahrul saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pembinaan dan Pengawasan Manajemen ASN serta Mentoring Tindak Lanjut Rekomendasi KASN di Makassar, Selasa.
Pemerintahan, menurut Syahrul, tidak boleh dibawa ke ranah politik.
"Pilkada dan politik tidak boleh mengganggu pemerintahan," kata dia.
Terkait rapat tersebut, gubernur mengatakan, monitoring perlu dilakukan agar tercipta pejabat yang jujur, bersih dan menghindari tindak korupsi.?
"Ini bisa tercipta dengan hadirnya pembinaan dari pemerintah," kata dia.
Rapat ini juga sekaligus membangun komunikasi yang kuat untuk pembinaan aparat negara.
Ia menyebutkan gubernur juga memiliki wewenang melakukan pembinaan pada aparatur sipil negara (ASN), jika terdapat persoalan maka diselesaikan di tingkat provinsi.
"Jika sudah tidak dapat ditangani, baru ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pusat," katanya.
Sementara itu, laporan Asisten Komisioner KASN Nur Hasni mengungkapkan peran gubernur dalam mewakili pemerintah pusat sangat penting untuk pembinaan ASN di daerah.?
"Terutama terkait kode etik dan netralitas ASN. Juga jika ada persoalan tidak perlu ke pusat, melalui monitoring gubernur dapat menyelesaikan," kata dia.
"Aparat negara tidak boleh terlibat memainkan peran politik, ada sanksi menurut aturan yang ada," kata Syahrul saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pembinaan dan Pengawasan Manajemen ASN serta Mentoring Tindak Lanjut Rekomendasi KASN di Makassar, Selasa.
Pemerintahan, menurut Syahrul, tidak boleh dibawa ke ranah politik.
"Pilkada dan politik tidak boleh mengganggu pemerintahan," kata dia.
Terkait rapat tersebut, gubernur mengatakan, monitoring perlu dilakukan agar tercipta pejabat yang jujur, bersih dan menghindari tindak korupsi.?
"Ini bisa tercipta dengan hadirnya pembinaan dari pemerintah," kata dia.
Rapat ini juga sekaligus membangun komunikasi yang kuat untuk pembinaan aparat negara.
Ia menyebutkan gubernur juga memiliki wewenang melakukan pembinaan pada aparatur sipil negara (ASN), jika terdapat persoalan maka diselesaikan di tingkat provinsi.
"Jika sudah tidak dapat ditangani, baru ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pusat," katanya.
Sementara itu, laporan Asisten Komisioner KASN Nur Hasni mengungkapkan peran gubernur dalam mewakili pemerintah pusat sangat penting untuk pembinaan ASN di daerah.?
"Terutama terkait kode etik dan netralitas ASN. Juga jika ada persoalan tidak perlu ke pusat, melalui monitoring gubernur dapat menyelesaikan," kata dia.