Kendari (Antara Sulsel) - Panitia Khusus Tenaga Kerja Asing (Pansus TKA) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengunjungi Sulawesi Tenggara untuk menginventarisasi persoalan tenaga kerja asing.
Pada kunjungan kerja tersebut, tim yang diketuai Fahira Idris dengan delapang anggota mengadakan Rapat Dengar Pendapat denganh Dinas Tenaga Kerja, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Kantor Imigrasi Kendari dan dilanjutkan kunjungan kerja lapangan ke PT.Virtur Dragon Industry Nikel Morosi di Kabupaten Konawe.
Anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara, H Yusran Silondae, Sabtu mengatakan, Kehadiran Pansus TKA itu untuk meninjau dan melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di sektor tambang, dan sebagai bentuk respons atas berbagai persoalan yang muncul terkait tenaga kerja asing di Sulawesi Tenggara.
Pada kesempatan itu Ketua Pansus TKA Fahira Idris menyampaikan maraknya TKA di Indonesia adanya kebijakan pemerintan atas investasi dan diberlakukannya bebas visa masuk kunjungan orang asing.
Untuk itu dia meminta seluruh stakeholder di Sultra agar berperan aktif mengawasi tenaga kerja asing legal dan illegal.
Lanjut Ketua Pansus minta agar pihak PT Virtur Dragon Industry beserta tenaga kerja asing terbuka, jangan membuat perkampungan sendiri, dan hidup inklusif, harus memberdayakan masyarakat lokal agar hidup berdampingan harmonis.
Dalam Rapat Dengar Pendapat itu, anggota Pansus TKA asal Sulawesi Tenggara Yusran A Silondae meminta PT Virtur Dragon Industry Nikel memberikan manfaat kepada warga lokal, alih teknologi dan keterampilan tenaga kerja lokal.
Perlakuan dan sistem penggajian TKA dan lokal harus sama agar keharmonisan antara pekerja tetap terpelihara.
Mantan Plt Gubernur Sultra minta kepada semua stakeholder terkait terhadap kelancaran pembangunan Industry Nikel turut memberikan perhatian menurut tugas dan fungsi masing-masing agar pembangunannya berhasil dan memberikan kontribusi "multiplier effect" pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pada kunjungan kerja tersebut, tim yang diketuai Fahira Idris dengan delapang anggota mengadakan Rapat Dengar Pendapat denganh Dinas Tenaga Kerja, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Kantor Imigrasi Kendari dan dilanjutkan kunjungan kerja lapangan ke PT.Virtur Dragon Industry Nikel Morosi di Kabupaten Konawe.
Anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara, H Yusran Silondae, Sabtu mengatakan, Kehadiran Pansus TKA itu untuk meninjau dan melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di sektor tambang, dan sebagai bentuk respons atas berbagai persoalan yang muncul terkait tenaga kerja asing di Sulawesi Tenggara.
Pada kesempatan itu Ketua Pansus TKA Fahira Idris menyampaikan maraknya TKA di Indonesia adanya kebijakan pemerintan atas investasi dan diberlakukannya bebas visa masuk kunjungan orang asing.
Untuk itu dia meminta seluruh stakeholder di Sultra agar berperan aktif mengawasi tenaga kerja asing legal dan illegal.
Lanjut Ketua Pansus minta agar pihak PT Virtur Dragon Industry beserta tenaga kerja asing terbuka, jangan membuat perkampungan sendiri, dan hidup inklusif, harus memberdayakan masyarakat lokal agar hidup berdampingan harmonis.
Dalam Rapat Dengar Pendapat itu, anggota Pansus TKA asal Sulawesi Tenggara Yusran A Silondae meminta PT Virtur Dragon Industry Nikel memberikan manfaat kepada warga lokal, alih teknologi dan keterampilan tenaga kerja lokal.
Perlakuan dan sistem penggajian TKA dan lokal harus sama agar keharmonisan antara pekerja tetap terpelihara.
Mantan Plt Gubernur Sultra minta kepada semua stakeholder terkait terhadap kelancaran pembangunan Industry Nikel turut memberikan perhatian menurut tugas dan fungsi masing-masing agar pembangunannya berhasil dan memberikan kontribusi "multiplier effect" pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.