Makassar (Antara Sulsel) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp51,14 triliun.
"Alokasi APBN 2018 ini naik 8,05 persen dari APBN 2017 yang sebesar Rp47,33 triliun," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DlPA) 2018 Provinsi Sulsel di Makassar, Senin.
Kenaikan 8 persen tersebut, kata Syahrul, difokuskan pada sektor-sektor tertentu, misalnya pertanian.
"Sulsel itu `kan lumbung pangan nasional. Jadi, pembangunan dam dan saluran irigasi, janu fokus ke situ," katanya.
Selain itu, kata Syahrul, anggaran juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur lain, kesehatan, pendidikan, dan menjaga stabilitas.
Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulsel, anggaran DIPA Sulsel ini terbagi atas dana sektor (kantor pusat dan kantor daerah) Rp5,01 triliun, dana dekonsentrasi Rp13,85 triliun, dana tugas pembantuan Rp764,12 miliar, dana bagi hasil (pajak dan sumber daya alam) Rp1,076 triliun.
Selain itu, ada pula dana alokasi umum Rp18,3 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp4,046 triliun, DAK nonfisik Rp5,285 triliun, dana desa Rp1,986 triliun, dan dana intensif daerah (DID) Rp489 miliar.
Khusus dana desa dan DAK fisik, mulai 2017 disalurkan melalui 179 KKPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Khusus wilayah Sulsel, ada 9 KPPN yang siap melayani.
Sebagai informasi, dalam APBN tahun anggaran 2018, tema kebijakan fiskal adalah "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan".
Tema tersebut sejalan dengan rencana kerja Pemerintah di tahun 2018, yaitu memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
"Alokasi APBN 2018 ini naik 8,05 persen dari APBN 2017 yang sebesar Rp47,33 triliun," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DlPA) 2018 Provinsi Sulsel di Makassar, Senin.
Kenaikan 8 persen tersebut, kata Syahrul, difokuskan pada sektor-sektor tertentu, misalnya pertanian.
"Sulsel itu `kan lumbung pangan nasional. Jadi, pembangunan dam dan saluran irigasi, janu fokus ke situ," katanya.
Selain itu, kata Syahrul, anggaran juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur lain, kesehatan, pendidikan, dan menjaga stabilitas.
Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulsel, anggaran DIPA Sulsel ini terbagi atas dana sektor (kantor pusat dan kantor daerah) Rp5,01 triliun, dana dekonsentrasi Rp13,85 triliun, dana tugas pembantuan Rp764,12 miliar, dana bagi hasil (pajak dan sumber daya alam) Rp1,076 triliun.
Selain itu, ada pula dana alokasi umum Rp18,3 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp4,046 triliun, DAK nonfisik Rp5,285 triliun, dana desa Rp1,986 triliun, dan dana intensif daerah (DID) Rp489 miliar.
Khusus dana desa dan DAK fisik, mulai 2017 disalurkan melalui 179 KKPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Khusus wilayah Sulsel, ada 9 KPPN yang siap melayani.
Sebagai informasi, dalam APBN tahun anggaran 2018, tema kebijakan fiskal adalah "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan".
Tema tersebut sejalan dengan rencana kerja Pemerintah di tahun 2018, yaitu memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.