Mamuju (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan segera menerapkan sistem transaksi nontunai baik dari sisi penerimaan pendapatan maupun pengeluaran belanja.
"Sebagian besar daerah di Sulbar masih terbatas sarana infrastruktur termasuk jaringan internet sehingga implementasi pembayaran nontonai akan dilakukan secara bertahap, baik dari sisi penerimaan pendapatan maupun pengeluaran belanja," kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar pada Sosialisasi Implementasi Transaksi NonTunai lingkup pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten di daerah itu di Mamuju, Jumat.
Sosialisasi yang dilaksanakan atas kerja sama Bank Sulselbar itu juga dirangkai penandatanganan nota kesepahaman implementasi transaksi nontunai.
Pada kesempatan itu Gubernur menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan Bank Sulselbar yang telah bekerja sama membantu pembangunan Sulbar dan bersedia memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sistem pengelolaan keuangan dengan transaksi nontunai menurut Ali Baal Masdar, harus menjadi perhatian seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar dan pemerintah kabupaten, karena merupakan upaya menciptakan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang bersih dan baik.
"Kalau sistem ini berjalan dengan baik, maka pelaksanaan ekonomi di Sulbar betul-betul dapat dipertanggungjawabkan," kata Ali Baal Masdar.
Ia juga mengemukakan bahwa penerapan transaksi nontunai harus diikuti dan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2018 yang tentunya perlu didukung dengan regulasi dan ketersediaan sarana komunikasi dan informasi serta dibutuhkan infrastruktur yang memadai.
Penerapan transaksi nontunai di Provinsi Sulbar tambahnya, akan dimulai dengan melakukan transaksi di atas Rp25 juta, walaupun belanja untuk pembayaran gaji pegawai, tambahan penghasilan pegawai, aneka tunjangan guru pembayaran bantuan hibah dan bansos, pembayaran LS pihak ketiga sudah dilaksanakan secara nontunai.
Gubernur meminta seluruh pihak terkait untuk berkomitmen dan mengawasi pelaksanaan transaksi nontunai tersebut.
Sedangkan kepada Badan Keuangan, Ali Baal Masdar mengharapkan agar segera mengeluarkan aturan yang mendukung pelaksaan implementasi transaksi nontunai itu.
"Saya berharap agar seluruh Kabupaten di Sulbar dapat segera menerapkan transaksi nontunai sesuai batas waktu yang telah ditentukan serta semangat pembangunan daerah melalui penguatan pengelolaan keuangan demi tercapainya cita-cita Pemerintah Provinsi Sulbar menjadi daerah yang maju dan `malaqbi` atau bermartabat," terang Ali Baal Masdar.
Sementara itu, Direksi PT Bank Sulselbar Muhammad Rahmat mengaku sangat bangga, sebab pihaknya merupakan bank daerah yang memiliki dua provinsi yaitu Sulbar dan Sulsel, dimana keduanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik.
"Tidak ada lagi alasan pihak kami kalah tanding dengan bank-bank lain, sebab kami memiliki potensi yang besar," kata Rahmat
Bank Sulselbar lanjut dia, sangat serius melaksanakan fungsi dan perannya di Provinsi Sulbar dan terbukti telah mendatangkan tim Informasi dan Teknologi (IT) dan Direktur Pemasaran.
Sedangkan, panitia pelaksana Syaharuddin dalam laporannya mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman menyeluruh dalam mewujudkan "good governace" dan "clean governance" yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta mengetahui teknis pelaksanaan sehingga dapat melaksanakan transaksi nontunai di seluruh pemerintah daerah.
Kegiatan itu menghadirkan narasumber dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin serta tim IT Bank Sulselbar sedangkan pesertanya berasal dari seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Sulbar, bendahara pengeluaran setiap OPD provinsi dan kabupaten se-Sulbar, kepala badan keuangan, kepala badan pendapatan, kepala kas daerah, Bank Indonesia dan BPKP wilayah Sulbar serta seluruh Pimpinan Cabang Bank Sulselbar wilayah Sulbar.
"Sebagian besar daerah di Sulbar masih terbatas sarana infrastruktur termasuk jaringan internet sehingga implementasi pembayaran nontonai akan dilakukan secara bertahap, baik dari sisi penerimaan pendapatan maupun pengeluaran belanja," kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar pada Sosialisasi Implementasi Transaksi NonTunai lingkup pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten di daerah itu di Mamuju, Jumat.
Sosialisasi yang dilaksanakan atas kerja sama Bank Sulselbar itu juga dirangkai penandatanganan nota kesepahaman implementasi transaksi nontunai.
Pada kesempatan itu Gubernur menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan Bank Sulselbar yang telah bekerja sama membantu pembangunan Sulbar dan bersedia memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sistem pengelolaan keuangan dengan transaksi nontunai menurut Ali Baal Masdar, harus menjadi perhatian seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar dan pemerintah kabupaten, karena merupakan upaya menciptakan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang bersih dan baik.
"Kalau sistem ini berjalan dengan baik, maka pelaksanaan ekonomi di Sulbar betul-betul dapat dipertanggungjawabkan," kata Ali Baal Masdar.
Ia juga mengemukakan bahwa penerapan transaksi nontunai harus diikuti dan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2018 yang tentunya perlu didukung dengan regulasi dan ketersediaan sarana komunikasi dan informasi serta dibutuhkan infrastruktur yang memadai.
Penerapan transaksi nontunai di Provinsi Sulbar tambahnya, akan dimulai dengan melakukan transaksi di atas Rp25 juta, walaupun belanja untuk pembayaran gaji pegawai, tambahan penghasilan pegawai, aneka tunjangan guru pembayaran bantuan hibah dan bansos, pembayaran LS pihak ketiga sudah dilaksanakan secara nontunai.
Gubernur meminta seluruh pihak terkait untuk berkomitmen dan mengawasi pelaksanaan transaksi nontunai tersebut.
Sedangkan kepada Badan Keuangan, Ali Baal Masdar mengharapkan agar segera mengeluarkan aturan yang mendukung pelaksaan implementasi transaksi nontunai itu.
"Saya berharap agar seluruh Kabupaten di Sulbar dapat segera menerapkan transaksi nontunai sesuai batas waktu yang telah ditentukan serta semangat pembangunan daerah melalui penguatan pengelolaan keuangan demi tercapainya cita-cita Pemerintah Provinsi Sulbar menjadi daerah yang maju dan `malaqbi` atau bermartabat," terang Ali Baal Masdar.
Sementara itu, Direksi PT Bank Sulselbar Muhammad Rahmat mengaku sangat bangga, sebab pihaknya merupakan bank daerah yang memiliki dua provinsi yaitu Sulbar dan Sulsel, dimana keduanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik.
"Tidak ada lagi alasan pihak kami kalah tanding dengan bank-bank lain, sebab kami memiliki potensi yang besar," kata Rahmat
Bank Sulselbar lanjut dia, sangat serius melaksanakan fungsi dan perannya di Provinsi Sulbar dan terbukti telah mendatangkan tim Informasi dan Teknologi (IT) dan Direktur Pemasaran.
Sedangkan, panitia pelaksana Syaharuddin dalam laporannya mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman menyeluruh dalam mewujudkan "good governace" dan "clean governance" yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta mengetahui teknis pelaksanaan sehingga dapat melaksanakan transaksi nontunai di seluruh pemerintah daerah.
Kegiatan itu menghadirkan narasumber dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin serta tim IT Bank Sulselbar sedangkan pesertanya berasal dari seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Sulbar, bendahara pengeluaran setiap OPD provinsi dan kabupaten se-Sulbar, kepala badan keuangan, kepala badan pendapatan, kepala kas daerah, Bank Indonesia dan BPKP wilayah Sulbar serta seluruh Pimpinan Cabang Bank Sulselbar wilayah Sulbar.