Mamuju (Antaranews Sulsel) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Mamuju melakukan pelatihan tentang penginputan data biaya operasional sekolah (BOS) yang diikuti operator dan bendahara sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pernah (SMP) se-Kabupaten Mamuju
"Kegiatan pelatihan ini untuk menyeragamkan penginputan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) dan belanja dana BOS," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Mamuju Hj Murniani di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan dana BOS dari APBN masuk ke APBD telah melekat pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Disdikpora, sehingga pelatihan tersebut dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulawesi Barat .
"Dana BOS itu sudah melekat pada DPA dinas pendidikan, oleh karena itu tidak bisa lagi sama dengan tahun-tahun lalu yang tidak diinput dalam RKAS karena itu tidak bisa dipisahkan dari batang tubuh APBD Kabupaten Mamuju," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, penting untuk dilakukan penginputan bersama dengan seluruh operator dan bendahara yang telah mengikuti pelatihan agar dapat bertanggung jawab sepenuhnya dalam penginputan RKAS dan belanja dana BOS.
"Sehingga ada kesepahaman bersama bahwa dalam penginputannya harus seragam sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.
Bupati Mamuju mengatakan pelatihan penginputan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan `good and clean governance` untuk mencapai misi keempat Pemerintah Kabupaten Mamuju yaitu mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang berkompeten dan bersahaja serta mendorong semakin kuatnya penerapan prinsip good and clean governance.
"Kalau bicara tentang clean governance tentu bicara tentang bagaimana bentuk pertanggugjawaban, bentuk administrasi yang baik sehingga dengan demikian kecenderungan untuk terlibat korupsi, terlibat dalam kesalahan daripada pengelolaan anggaran keuangan itu bisa kita antisipasi," ujarya.
"Kegiatan pelatihan ini untuk menyeragamkan penginputan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) dan belanja dana BOS," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Mamuju Hj Murniani di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan dana BOS dari APBN masuk ke APBD telah melekat pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Disdikpora, sehingga pelatihan tersebut dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulawesi Barat .
"Dana BOS itu sudah melekat pada DPA dinas pendidikan, oleh karena itu tidak bisa lagi sama dengan tahun-tahun lalu yang tidak diinput dalam RKAS karena itu tidak bisa dipisahkan dari batang tubuh APBD Kabupaten Mamuju," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, penting untuk dilakukan penginputan bersama dengan seluruh operator dan bendahara yang telah mengikuti pelatihan agar dapat bertanggung jawab sepenuhnya dalam penginputan RKAS dan belanja dana BOS.
"Sehingga ada kesepahaman bersama bahwa dalam penginputannya harus seragam sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.
Bupati Mamuju mengatakan pelatihan penginputan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan `good and clean governance` untuk mencapai misi keempat Pemerintah Kabupaten Mamuju yaitu mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang berkompeten dan bersahaja serta mendorong semakin kuatnya penerapan prinsip good and clean governance.
"Kalau bicara tentang clean governance tentu bicara tentang bagaimana bentuk pertanggugjawaban, bentuk administrasi yang baik sehingga dengan demikian kecenderungan untuk terlibat korupsi, terlibat dalam kesalahan daripada pengelolaan anggaran keuangan itu bisa kita antisipasi," ujarya.