Makassar (Antaranews Sulsel) - Sebanyak 58 kabupaten/kota Kedeputian BPJS Kesehatan wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku (Sulselbartramal) telah terintegrasi program JKN-KIS dengan jumlah peserta 11.394.351 jiwa dari 15.354.850 penduduk atau 74,2 persen.
"Peran pemerintah daerah saat ini sangat baik, khususnya dari segi komitmen dalam mendaftarkan warganya menjadi peserta JKN-KIS melalui integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda," kata Deputi Direksi Wilayah Sulselbartramal, I Made Puja Yasa, Selasa.
Sementara kabupaten dan kota yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), yakni di Kabupaten Luwu Timur, Bantaeng, Barru, Kepulauan Selayar, Kabupaten Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Bombana, Kota Palopo, Kota Pare-Pare dengan jumlah peserta 1.357.731 jiwa.
"Kami berterimakasih kepada pemda yang sudah mendorong UHC di daerah masing-masing. Kami berharap seluruh pemda dapat melakukan hal serupa, mendukung dan merealisasikan rencana strategis nasional serta amanah Undang-undang nomor 40 tahun 2004," ujarnya saat Public Expose di Makassar.
Puja menambahkan, dukungan dan peran serta pemda sangat strategis dan menentukan dalam mengoptimalkan program JKN-KIS.
Setidaknya terdapat tiga peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, mendorong UHC serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan.
Sementara berdasarkan data hingga 31 Desember 2017, atau genap empat tahun implementasi program JKN-KIS secara nasional jumlah peserta JKN-KIS mencapai 187.982.949 juta.
Artinya, jumlah masyarakat telah mengikuti program tersebut mencapai 72,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Kendati demikian, masih terdapat sekitar 27,1% lagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS dan diharapkan akan terpenuhi sesuai dengan target.
Hal itu selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019.
Selain itu, disebutkan terdapat sasaran kuantitatif terkait program JKN-KIS dengan meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan, minimal mencakup 95 persen pada tahun 2019.
Untuk tahun 2017, sebesar 95 persen atau 489 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota sudah terintegrasi dalam program JKN-KIS.
Hal ini sebagau strategi dan upaya dilakukan melalui dukungan dan peran Pemerintah Daerah
Tercatat tiga Provinsi yakni Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo disusul 67 Kabupaten, dan 24 kota telah tercapai UHC di tahun 2018, dan berkomitmen akan menyusul UHC lebih awal seperti Provinsi Jambi, Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta 59 kabupaten dan 15 kota di Indonesia.
Bahkan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi khusus yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Inpres ini menginstruksikan kepada 11 pimpinan lembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas program JKN-KIS.
Hingga 31 Desember 2017, BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 21.763 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP (Puskesmas, Dokter Praktek Perorangan, Klinik Pratama, RS Kelas D dan Dokter Gigi).
Dan 2.292 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atau FKRTL (Rumah Sakit dan Klinik Utama) serta 2.937 fasilitas kesehatan penunjang seperti Apotik dan Optik di seluruh Indonesia.
Sedangkan untuk Kedeputian Wilayah Sulselbartramal telah bermitra dengan 1.713 FKTP, terdiri dari 1.022 Puskesmas, 315 Dokter Praktik Perorangan, 102 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 148 Klinik Pratama, dan 4 RS D Pratama, 63 Klinik TNI, dan 59 Klinik Polri.
Selain itu, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal juga telah bekerja sama dengan 153 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.
Puja juga menyampaikan hasil survei dari PT Frontier Consulting Grup, tahun 2017 angka kepuasan peserta JKN-KIS mencapai 79,5 persen, sementara indeks kepuasan fasilitas kesehatan yang melayani pasien JKN-KIS secara total 75,7 persen. Angka tersebut sampai saat ini masih sejalan angka yang ditetapkan pemerintah.
"Peran pemerintah daerah saat ini sangat baik, khususnya dari segi komitmen dalam mendaftarkan warganya menjadi peserta JKN-KIS melalui integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda," kata Deputi Direksi Wilayah Sulselbartramal, I Made Puja Yasa, Selasa.
Sementara kabupaten dan kota yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), yakni di Kabupaten Luwu Timur, Bantaeng, Barru, Kepulauan Selayar, Kabupaten Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Bombana, Kota Palopo, Kota Pare-Pare dengan jumlah peserta 1.357.731 jiwa.
"Kami berterimakasih kepada pemda yang sudah mendorong UHC di daerah masing-masing. Kami berharap seluruh pemda dapat melakukan hal serupa, mendukung dan merealisasikan rencana strategis nasional serta amanah Undang-undang nomor 40 tahun 2004," ujarnya saat Public Expose di Makassar.
Puja menambahkan, dukungan dan peran serta pemda sangat strategis dan menentukan dalam mengoptimalkan program JKN-KIS.
Setidaknya terdapat tiga peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, mendorong UHC serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan.
Sementara berdasarkan data hingga 31 Desember 2017, atau genap empat tahun implementasi program JKN-KIS secara nasional jumlah peserta JKN-KIS mencapai 187.982.949 juta.
Artinya, jumlah masyarakat telah mengikuti program tersebut mencapai 72,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Kendati demikian, masih terdapat sekitar 27,1% lagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS dan diharapkan akan terpenuhi sesuai dengan target.
Hal itu selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019.
Selain itu, disebutkan terdapat sasaran kuantitatif terkait program JKN-KIS dengan meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan, minimal mencakup 95 persen pada tahun 2019.
Untuk tahun 2017, sebesar 95 persen atau 489 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota sudah terintegrasi dalam program JKN-KIS.
Hal ini sebagau strategi dan upaya dilakukan melalui dukungan dan peran Pemerintah Daerah
Tercatat tiga Provinsi yakni Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo disusul 67 Kabupaten, dan 24 kota telah tercapai UHC di tahun 2018, dan berkomitmen akan menyusul UHC lebih awal seperti Provinsi Jambi, Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta 59 kabupaten dan 15 kota di Indonesia.
Bahkan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi khusus yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Inpres ini menginstruksikan kepada 11 pimpinan lembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas program JKN-KIS.
Hingga 31 Desember 2017, BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 21.763 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP (Puskesmas, Dokter Praktek Perorangan, Klinik Pratama, RS Kelas D dan Dokter Gigi).
Dan 2.292 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atau FKRTL (Rumah Sakit dan Klinik Utama) serta 2.937 fasilitas kesehatan penunjang seperti Apotik dan Optik di seluruh Indonesia.
Sedangkan untuk Kedeputian Wilayah Sulselbartramal telah bermitra dengan 1.713 FKTP, terdiri dari 1.022 Puskesmas, 315 Dokter Praktik Perorangan, 102 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 148 Klinik Pratama, dan 4 RS D Pratama, 63 Klinik TNI, dan 59 Klinik Polri.
Selain itu, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal juga telah bekerja sama dengan 153 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.
Puja juga menyampaikan hasil survei dari PT Frontier Consulting Grup, tahun 2017 angka kepuasan peserta JKN-KIS mencapai 79,5 persen, sementara indeks kepuasan fasilitas kesehatan yang melayani pasien JKN-KIS secara total 75,7 persen. Angka tersebut sampai saat ini masih sejalan angka yang ditetapkan pemerintah.