Gorontalo (Antaranews Sulsel) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada aparaturnya untuk tidak menjaminkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) di perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
Menurutnya, TKD seharusnya tambahan untuk kebutuhan pokok harian, terutama mereka yang sudah berkeluarga, tidak justru digadaikan di bank untuk keperluan yang bersifat konsumtif.
"Cukup gaji saja yang jadi jaminan bank, TKD jangan. Itu untuk menghidupi keluarga di rumah, beli beras, minyak goreng, susu untuk anak dan kebutuhan lain," kata Rusli, Selasa.
Rusli mensinyalir banyak pegawainya, terutama para pejabat yang menjadikan insentif daerah itu sebagai tambahan untuk pinjaman bank.
Motifnya beragam dari membuka usaha atau hanya sekedar untuk cicilan mobil, rumah dan motor. Padahal menurutnya, jabatan hanya bersifat sementara bisa dicopot kapan saja.
"Misalnya TKD Kepala Dinas itu besarannya Rp17,5 Juta. Misalnya Rp10 Juta sudah jadi jaminan bank, lantas bulan berikutnya dia non job (jadi staf biasa), berarti angsurannya defisit, keluarga mau dibiayai bagaimana," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menegaskan akan mengevaluasi kembali kebijakan bagi setiap PNS yang berkewajiban mentransfer gajinya ke rekening istri, kebijakan yang sudah ia jalankan sejak 2012 lalu tersebut nampaknya mulai diabaikan.
"Masih ada saja laporan ke saya, yaitu istri PNS yang mengeluh tidak dinafkahi suaminya. Tidak tahu berapa gaji suaminya dan seterusnya, sementara kebijakan itu dimaksudkan agar keuangan itu diketahui dan dikelola oleh istri, makanya ini akan kita evaluasi lagi," urainya.