Makassar (Antaranews Sulsel) - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mendapat anggaran Rp128 miliar untuk pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018.
"Untuk pengamanan pilkada ini kita dapat anggaran Rp128 miliar dan itu sudah disetujui sama DPRD Sulsel," ujar Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan anggaran Rp128 miliar yang didapatkan Polda Sulsel itu selanjutnya akan dibagi ke polres-polres yang menjadi penanggung jawab pengamanan pilkada.
Dicky menyatakan anggaran disesuaikan dengan jumlah personel yang melakukan pengamanan di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Disebutkannya, ada tiga kota dan sembilan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak serta satu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan di tahun 2018.
"Setiap kota dan kabupaten itu tidak sama kebutuhannya, makanya disesuaikan dengan personel yang melakukan pengamanan," katanya.
Mantan Direktur Sabhara Polda Kepulauan Riau (Kepri) itu menerangkan anggaran pengamanan pilkada untuk Polda Sulsel itu akan berlaku dari awal tahapan hingga penetapan pasangan kepala daerah terpilih.
Selain itu, jumlah personel pengaman pilkada yang akan diterjungkan mencapai dua pertiga kekuatan atau setara dengan 12.000 personel.
"Seperti kemarin saat mulai dibuka pendaftaran hingga besok itu jumlah personel tidak dua pertiga tapi hanya sekitar seperempat saja. Jadi kebutuhannya nanti disesuaikan hingga puncak-puncaknya dikerahkan dua pertiga kekuatan," jelasnya.
Kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada serentak yakni, Kabupaten Bone, Jeneponto, Bantaeng, Sidenreng Rappang (Sidrap), Pinrang, Enrekang, Wajo dan Luwu. Kemudian tiga kota, Makassar, Parepare dan Palopo serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan.
"Untuk pengamanan pilkada ini kita dapat anggaran Rp128 miliar dan itu sudah disetujui sama DPRD Sulsel," ujar Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan anggaran Rp128 miliar yang didapatkan Polda Sulsel itu selanjutnya akan dibagi ke polres-polres yang menjadi penanggung jawab pengamanan pilkada.
Dicky menyatakan anggaran disesuaikan dengan jumlah personel yang melakukan pengamanan di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Disebutkannya, ada tiga kota dan sembilan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak serta satu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan di tahun 2018.
"Setiap kota dan kabupaten itu tidak sama kebutuhannya, makanya disesuaikan dengan personel yang melakukan pengamanan," katanya.
Mantan Direktur Sabhara Polda Kepulauan Riau (Kepri) itu menerangkan anggaran pengamanan pilkada untuk Polda Sulsel itu akan berlaku dari awal tahapan hingga penetapan pasangan kepala daerah terpilih.
Selain itu, jumlah personel pengaman pilkada yang akan diterjungkan mencapai dua pertiga kekuatan atau setara dengan 12.000 personel.
"Seperti kemarin saat mulai dibuka pendaftaran hingga besok itu jumlah personel tidak dua pertiga tapi hanya sekitar seperempat saja. Jadi kebutuhannya nanti disesuaikan hingga puncak-puncaknya dikerahkan dua pertiga kekuatan," jelasnya.
Kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada serentak yakni, Kabupaten Bone, Jeneponto, Bantaeng, Sidenreng Rappang (Sidrap), Pinrang, Enrekang, Wajo dan Luwu. Kemudian tiga kota, Makassar, Parepare dan Palopo serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan.