Makassar (Antaranews Sulsel) - Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Makassar bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar menjalin kerja sama dalam hal edukasi kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih dan menekan angka golongan putih (golput) di pemilihan kepala daerah.
"Berdasarkan data yang ada, angka golput dari masa ke masa itu cukup besar. Kita ingin agar setiap warga yang punya hak pilih bisa menggunakan haknya dalam menentukan siapa pemimpin yang layak," ujar Ketua BKMT Makassar, Aliyah Mustika Ilham di Makassar, Selasa.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan dihadapan ratusan pengurus dan anggota BKMT dari 14 kecamatan se-Kota Makassar pada sosialisasi pendidikan pemilih untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2018 di salah satu hotel itu banyak memberikan penjelasan tentang pentingnya hak pilih warga.
Aliyah Mustika Ilham yang juga anggota Komisi IX DPR RI itu berharap warga menggunakan hak pilihnya di hari pencoblosan atau tidak golput pada pemilihan kepala daerah tahun 2018.
"Jangan sampai berfikir untuk tidak memilih atau golput pada pemilihan kepala daerah 2018 dan semoga kita tidak salah dalam memilih pemimpin," katanya.
Baca juga : KPU Makassar target partisipasi pemilih 78 persen
Aliyah, optimistis BKMT mampu menjadi salah satu garda terdepan dalam memberi edukasi pada lingkungan keluarga dan masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas.
"Kami di BKMT memiliki tanggung jawab dalam kemaslahatan umat termasuk bagaimana mewujudkan lingkungan keluarga yang cerdas. Terima kasih kepercayaan KPU kepada BKMT," ujar istri Wali Kota Makassar Periode 2004-2014 Ilham Arief Sirajuddin itu.
Komisioner KPU Bidang Humas, Andi Syaifuddin mengatakan, BKMT merupakan organisasi yang paling dilirik oleh KPU untuk berkejasama dalam membangun keluarga cerdas.
Karena pihaknya beranggapan jika organisasi BKMT yang ada disetiap kelurahan ini memiliki akar yang kuat berbasis keluarga, sehingga dipilih untuk bekerjasama dalam memberikan edukasi.
"Selain BKMT kita juga telah menjalin kerjasama dengan Muhammadiyah, NU dan sejumlah Organisasi Kepemudaan lainnya," ungkap Syaifuddin.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemilihan gubernur, wali kota dan bupati sudah di depan mata yakni pada 27 Juni 2018. Masyarakat sebaiknya memiliki pertimbangan dalam menentukan pilihan sebelum hari pencoblosan.
Dalam memastikan calon kepala daerah yang paling baik, perlu mencari berbagai informasi dan sumber dari tempat yang terpercaya, terutama bahan bacaan.
"Bisa jadi calon itu kelihatan baik dan jujur, tapi masyarakat juga perlu mencari informasi dari berbagai sumber baru sebelum menentukan figur. Ini salah satu cara sehat," ucapnya.