Makassar, 14/12 (ANTARA) - Sebanyak delapan Organisasi Non Pemerintah (Ornop) di Sulawesi Barat (Sulbar) secara tegas, menyatakan tetap mendukung kepemimpinan Gubernur Sulbar H Anwar Adnan Saleh dan Wakil Gubernur H M Amri Sanusi.
Pernyataan dukungan itu disampaikan di Makassar, Minggu, terkait hasil rapat paripurna Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar pada Jumat malam (12/12) yang mengusulkan pemberhentian pasangan Anwar Adnan Saleh/Amri Sanusi dari jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, karena diduga terlibat politik uang saat kampanye.
Menurut juru bicara aliansi Ornop, Muhammad Asri, keputusan Pansus itu tidak sah. Sebab DPRD adalah lembaga politik dan bukan lembaga hukum. Sehingga dianggap tak memiliki kewenangan untuk memutuskan persoalan hukum dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada).
"Persoalan "money politic" adalah persoalan hukum, " ujar Ketua Organisasi Kaderisasi Kepemudaan (OKK) Partai Golkar Sulbar itu.
Aliansi Ornop menegaskan, menolak hasil paripurna dan mendesak Mahkamah Agung (MA) meninjau kembali suratnya ke KPU Pusat, perihal Fatwa pemberhentian kepala daerah.
Khususnya, pada poin 4 Ayat b, yang menyatakan "Apabila yang melakukan pelanggaran money politic Tim Kampanye Pasangan Kepala Daerah Terpilih dengan dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (harus) meminta persetujuan melalui rapat paripurna DPRD.
Dalam kesempatan itu, mereka juga menyatakan desakan kepada DPRD Sulbar agar menganulir keputusan pleno dan tidak mengeluarkan segala bentuk kebijakan yang dapat memunculkan keresahan di masyarakat.
"Kami juga ingin kepolisian memproses secara hukum sekelompok oknum yang berusaha merongrong pemerintahan Anwar Adnan Saleh yang merupakan gubernur defenitif serta sah menurut hukum, " kata Asri didampingi Ketua Ornop lainnya.
Ornop Sulbar yang berkoalisi itu, yakni Komisi Pemantau Pelaksanaan Pembangunan Daerah (KPP OTDA), Forum Pemerhati Pembangunan Sulbar (FPPS), Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Mamasa (IPMKM) dan Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Kallan Talopa (HPPM Kalta).
Selain itu terdapat pula, Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil (LPPS), Forum Mahasiswa Kalumpang Raya (FMKR), Lembaga Pemantau Korupsi (LPK) dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Tabulahan (IPMT).
Bukan hanya koalisi Ornop, Gubernur Anwar Adnan Saleh juga mendapat dukungan dari sejumlah kelompok etnis di Sulbar. Antara lain, Paguyuban Etnis Bali, Kerukunan Keluarga Wajo mewakili etnis Bugis dan Kerukunan Keluarga Paraikatte mewakili etnis Makassar.***7***
(T.PK-AAT/B/S016/S016) 14-12-2008 17:58:21
Pernyataan dukungan itu disampaikan di Makassar, Minggu, terkait hasil rapat paripurna Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar pada Jumat malam (12/12) yang mengusulkan pemberhentian pasangan Anwar Adnan Saleh/Amri Sanusi dari jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, karena diduga terlibat politik uang saat kampanye.
Menurut juru bicara aliansi Ornop, Muhammad Asri, keputusan Pansus itu tidak sah. Sebab DPRD adalah lembaga politik dan bukan lembaga hukum. Sehingga dianggap tak memiliki kewenangan untuk memutuskan persoalan hukum dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada).
"Persoalan "money politic" adalah persoalan hukum, " ujar Ketua Organisasi Kaderisasi Kepemudaan (OKK) Partai Golkar Sulbar itu.
Aliansi Ornop menegaskan, menolak hasil paripurna dan mendesak Mahkamah Agung (MA) meninjau kembali suratnya ke KPU Pusat, perihal Fatwa pemberhentian kepala daerah.
Khususnya, pada poin 4 Ayat b, yang menyatakan "Apabila yang melakukan pelanggaran money politic Tim Kampanye Pasangan Kepala Daerah Terpilih dengan dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (harus) meminta persetujuan melalui rapat paripurna DPRD.
Dalam kesempatan itu, mereka juga menyatakan desakan kepada DPRD Sulbar agar menganulir keputusan pleno dan tidak mengeluarkan segala bentuk kebijakan yang dapat memunculkan keresahan di masyarakat.
"Kami juga ingin kepolisian memproses secara hukum sekelompok oknum yang berusaha merongrong pemerintahan Anwar Adnan Saleh yang merupakan gubernur defenitif serta sah menurut hukum, " kata Asri didampingi Ketua Ornop lainnya.
Ornop Sulbar yang berkoalisi itu, yakni Komisi Pemantau Pelaksanaan Pembangunan Daerah (KPP OTDA), Forum Pemerhati Pembangunan Sulbar (FPPS), Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Mamasa (IPMKM) dan Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Kallan Talopa (HPPM Kalta).
Selain itu terdapat pula, Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil (LPPS), Forum Mahasiswa Kalumpang Raya (FMKR), Lembaga Pemantau Korupsi (LPK) dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Tabulahan (IPMT).
Bukan hanya koalisi Ornop, Gubernur Anwar Adnan Saleh juga mendapat dukungan dari sejumlah kelompok etnis di Sulbar. Antara lain, Paguyuban Etnis Bali, Kerukunan Keluarga Wajo mewakili etnis Bugis dan Kerukunan Keluarga Paraikatte mewakili etnis Makassar.***7***
(T.PK-AAT/B/S016/S016) 14-12-2008 17:58:21