Makassar (Antaranews Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Dyahrul Yasin Limpo menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan 641 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulsel.
"Hari ini menjadi kehormatan bagi kita semua, PNS itu takdir tuhan dan kita yang dipilih," kata Syahrul memotivasi ratusan CPNS tersebut di Makassar, Senin.
Syahrul juga meminta kepada mereka untuk memberikan bagian terbaik dari mereka dalam menjalankan tugas, sekecil apapun itu dengan ikhlas, hingga menghasilkan sebuah prestasi.
"Saya seperti kalian, saya awali jadi kepala desa, pernah jadi lurah, jadi tukang ketik naskah pidato, bahkan pernah dilempari naskah tersebut, sekarang saya jadi gubernur," ujarnya.
Pesan lain yang dititipkannya yaitu biasakan hidup normatif dan wajar saja serta tidak melawan hukum.
"Pertama, hiduplah secara normal, sepantas-pantasnya saja dan kedua tidak melawan hukum, apalagi kalian di Kemenkum HAM," harapnya.
Baca juga : 651 CPNS Kemenkumham Sulsel dijadwalkan terima SK
Sementara itu, Kakanwilkum HAM Sulsel Sahabuddin Kilkolda, menjelaskan penerimaan CPNS tersebut berlangsung selama enam bulan. Alokasi untuk seluruh Indonesia sebanyak 17.526 orang dengan perincian 14.000 untuk Jabatan Penjaga Tahanan di Lapas dan Rutan dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat, 2.308 orang untuk Jabatan Petugas Imigrasi dan 1.218 orang untuk jabatan lainnya dengan kualifikasi Dokter Spesialis, Dokter, Sarjana dan Diploma III.
"Dari jumlah ini, untuk Sulsel mendapat alokasi formasi sebanyak 641 orang dengan rincian 551 orang kualifikasi SLTA dan 90 orang kualifikasi Dokter dan Sarjana," sebut Kilkolda.
Para CPNS ini, kata dia, akan disebar di seluruh wilayah Sulsel, kecuali Kepulauan Selayar. Kuota penempatan terbanyak adalah Makassar sekitar 60 orang lebih yang bertugas di Rutan Kelas 1 Makassar. Penempatan disesuaikan dengan kepadatan warga binaan yang dijaga.?
Pada penyerahan SK ini, telekonferensi juga dilakukan bersama Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly, Gubernur Sulsel, serta Kakanwilkumham Sahabuddin Kilkolda.
Telekonfrensi ini dilakukan di 33 kantor wilayah Kemenkumham RI, dengan sebanyak 17 ribu lebih peserta mengikuti orientasi awal.
"Hari ini menjadi kehormatan bagi kita semua, PNS itu takdir tuhan dan kita yang dipilih," kata Syahrul memotivasi ratusan CPNS tersebut di Makassar, Senin.
Syahrul juga meminta kepada mereka untuk memberikan bagian terbaik dari mereka dalam menjalankan tugas, sekecil apapun itu dengan ikhlas, hingga menghasilkan sebuah prestasi.
"Saya seperti kalian, saya awali jadi kepala desa, pernah jadi lurah, jadi tukang ketik naskah pidato, bahkan pernah dilempari naskah tersebut, sekarang saya jadi gubernur," ujarnya.
Pesan lain yang dititipkannya yaitu biasakan hidup normatif dan wajar saja serta tidak melawan hukum.
"Pertama, hiduplah secara normal, sepantas-pantasnya saja dan kedua tidak melawan hukum, apalagi kalian di Kemenkum HAM," harapnya.
Baca juga : 651 CPNS Kemenkumham Sulsel dijadwalkan terima SK
Sementara itu, Kakanwilkum HAM Sulsel Sahabuddin Kilkolda, menjelaskan penerimaan CPNS tersebut berlangsung selama enam bulan. Alokasi untuk seluruh Indonesia sebanyak 17.526 orang dengan perincian 14.000 untuk Jabatan Penjaga Tahanan di Lapas dan Rutan dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat, 2.308 orang untuk Jabatan Petugas Imigrasi dan 1.218 orang untuk jabatan lainnya dengan kualifikasi Dokter Spesialis, Dokter, Sarjana dan Diploma III.
"Dari jumlah ini, untuk Sulsel mendapat alokasi formasi sebanyak 641 orang dengan rincian 551 orang kualifikasi SLTA dan 90 orang kualifikasi Dokter dan Sarjana," sebut Kilkolda.
Para CPNS ini, kata dia, akan disebar di seluruh wilayah Sulsel, kecuali Kepulauan Selayar. Kuota penempatan terbanyak adalah Makassar sekitar 60 orang lebih yang bertugas di Rutan Kelas 1 Makassar. Penempatan disesuaikan dengan kepadatan warga binaan yang dijaga.?
Pada penyerahan SK ini, telekonferensi juga dilakukan bersama Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly, Gubernur Sulsel, serta Kakanwilkumham Sahabuddin Kilkolda.
Telekonfrensi ini dilakukan di 33 kantor wilayah Kemenkumham RI, dengan sebanyak 17 ribu lebih peserta mengikuti orientasi awal.