Makassar (Antaranews Sulsel) - Komisi E DPRD Sulawesi Selatan akhirnya memanggil travel haji dan umrah PT Abu Tour terkait penundaan keberangkatan 16.467 jamaah untuk memberikan penjelasan soal tersebut.
"Apa alasan sampai travel Abu Tour tidak memberangkatkan umroh jamaah seusai dengan janjinya. Pemanggilan ini untuk kami ketahui apa sebenarnya masalah sampai pemberangkatan ribuan jamaah ini ditunda-tunda," ucap Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor dewan setempat, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Menurut dia, travel Abu Tour sudah dua kali dipanggil untuk menyampaikan ke publik apa alasan sampai menunda keberangkatan jamaahnya, mengingat pengalaman kasus penipuan perjalanan umroh murah dilakukan First Travel sudah terjadi.
Selain itu, dalam RDP tersebut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel Abdul Wahid Thahir, perwakilan Polda Sulsel, pejabat Pemprov Sulsel dan pengurus Ampuri dan calon jamaah terlihat sangat alot, bahkan terdengar riuh menyudutkan pihak perwakilan Abu Tour.
"Kejadian ini menjadi atensi, Abu Tour harus memastikan kapan keberangkatan jamaah, sebab mereka resah dijanji tidak kunjung berangkat. Kita antisipasi jangan sampai seperti kasus First Travel. Harus ada keputusan dan kejelasan hari ini," ucapnya.
Sementara Kepala Kakanwil Kemenag Sulsel Abdul Wahid Thahir menuturkan, pihaknya sudah menyampaikan hal ini ke Abu Tour untuk diminta pertanggungjawaban, mereka menyatakan siap memberangkatkan sisa jamaah sebanyak 16. 467 orang dari total 27 ribu jamaah travel ini.
Mengenai dengan jumlah data travel perjalanan umroh dan haji tercatat di Kemenag Sulsel sebanyak 47 biro perjalanan, 19 cabang tersebar di wilayah Makassar dan sekitarnya, selebihnya Jakarta dan Surabaya.
Meski demikian, berdasarkan informasi disampaikan Abu Tour, rencananya jamaah akan diberangkatkan mulai pada 10 Februari sampai dengan Maret 2018.
"Sampai saat ini belum ada laporan tertulis mengenai pelanggaran ini, bila melihat dia laporkan segera, maka langsung kami Tindaki dengan menyurat ke Jakarta untuk disanksi tegas," ungkapnya.
Perwakilan biro perjalanan Abu Tour , Distrik Manager Wilayah Timur Elan Suherlan dalam pertemuan itu berdalih, alasan penundaan dikarenaan ada beban pajak lima persen tiap jamaah dari pemerintah Saudi Arabia, sehingga itu salah satu penyebabnya.
"Penambahan biaya pajak hingga lima persen. Kami akan memberangkatkan jamaah mulai 10 Februari ini secara bertahap, semua diharap tenang," ujarnya dalan rapat tersbut.
Sedangkan salah seorang jamaah yang ikut hadir dalam pertemuan itu, Najamuddin Madjid mengemukakan, dirinya sudah dijadwalkan berangkat pada Januari, namun akhirnya ditunda katanya Februari, dengan alasan ada biaya pajak, dan lainnya tetapi tanpa kepastian keberangkatan.
"Sudah dijanji, tapi belum diberangkatkan. Kalau soal pajak lima persen, sampaikan ke kami agar jelas. Kalau Abu Tour tidak sanggup, biar kami menanggung asalkan ada kepastian keberangkatan, jangan ada ditutup-tutupi," bebernya dalam rapat itu
Anggota komisi E DPRD Sulsel Jafar Sodding menduga ada permainan pihak biro perjalanan ini dengan menunda-munda keberangkatan ribuan jamaahnya ke tanah suci.
"Benarkan dana umroh miliaran itu ada, atau dialihkan ke tempat lain, padahal travel ini bukan perbankan mengelola uang. Harus ada penjelasan sesegera mungkin ke publik, jangan sampai dugaan itu benar. Saya pribadi hampir mustahil semua jamaah diberangkatkan Februari ini," ungkap dia dalam pertemuan cukup alot tersebut.
"Apa alasan sampai travel Abu Tour tidak memberangkatkan umroh jamaah seusai dengan janjinya. Pemanggilan ini untuk kami ketahui apa sebenarnya masalah sampai pemberangkatan ribuan jamaah ini ditunda-tunda," ucap Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor dewan setempat, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Menurut dia, travel Abu Tour sudah dua kali dipanggil untuk menyampaikan ke publik apa alasan sampai menunda keberangkatan jamaahnya, mengingat pengalaman kasus penipuan perjalanan umroh murah dilakukan First Travel sudah terjadi.
Selain itu, dalam RDP tersebut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel Abdul Wahid Thahir, perwakilan Polda Sulsel, pejabat Pemprov Sulsel dan pengurus Ampuri dan calon jamaah terlihat sangat alot, bahkan terdengar riuh menyudutkan pihak perwakilan Abu Tour.
"Kejadian ini menjadi atensi, Abu Tour harus memastikan kapan keberangkatan jamaah, sebab mereka resah dijanji tidak kunjung berangkat. Kita antisipasi jangan sampai seperti kasus First Travel. Harus ada keputusan dan kejelasan hari ini," ucapnya.
Sementara Kepala Kakanwil Kemenag Sulsel Abdul Wahid Thahir menuturkan, pihaknya sudah menyampaikan hal ini ke Abu Tour untuk diminta pertanggungjawaban, mereka menyatakan siap memberangkatkan sisa jamaah sebanyak 16. 467 orang dari total 27 ribu jamaah travel ini.
Mengenai dengan jumlah data travel perjalanan umroh dan haji tercatat di Kemenag Sulsel sebanyak 47 biro perjalanan, 19 cabang tersebar di wilayah Makassar dan sekitarnya, selebihnya Jakarta dan Surabaya.
Meski demikian, berdasarkan informasi disampaikan Abu Tour, rencananya jamaah akan diberangkatkan mulai pada 10 Februari sampai dengan Maret 2018.
"Sampai saat ini belum ada laporan tertulis mengenai pelanggaran ini, bila melihat dia laporkan segera, maka langsung kami Tindaki dengan menyurat ke Jakarta untuk disanksi tegas," ungkapnya.
Perwakilan biro perjalanan Abu Tour , Distrik Manager Wilayah Timur Elan Suherlan dalam pertemuan itu berdalih, alasan penundaan dikarenaan ada beban pajak lima persen tiap jamaah dari pemerintah Saudi Arabia, sehingga itu salah satu penyebabnya.
"Penambahan biaya pajak hingga lima persen. Kami akan memberangkatkan jamaah mulai 10 Februari ini secara bertahap, semua diharap tenang," ujarnya dalan rapat tersbut.
Sedangkan salah seorang jamaah yang ikut hadir dalam pertemuan itu, Najamuddin Madjid mengemukakan, dirinya sudah dijadwalkan berangkat pada Januari, namun akhirnya ditunda katanya Februari, dengan alasan ada biaya pajak, dan lainnya tetapi tanpa kepastian keberangkatan.
"Sudah dijanji, tapi belum diberangkatkan. Kalau soal pajak lima persen, sampaikan ke kami agar jelas. Kalau Abu Tour tidak sanggup, biar kami menanggung asalkan ada kepastian keberangkatan, jangan ada ditutup-tutupi," bebernya dalam rapat itu
Anggota komisi E DPRD Sulsel Jafar Sodding menduga ada permainan pihak biro perjalanan ini dengan menunda-munda keberangkatan ribuan jamaahnya ke tanah suci.
"Benarkan dana umroh miliaran itu ada, atau dialihkan ke tempat lain, padahal travel ini bukan perbankan mengelola uang. Harus ada penjelasan sesegera mungkin ke publik, jangan sampai dugaan itu benar. Saya pribadi hampir mustahil semua jamaah diberangkatkan Februari ini," ungkap dia dalam pertemuan cukup alot tersebut.