Makassar (Antaranews Sulsel) - Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) termasuk dalam kategori rawan sedang.
"Secara nasional, Sulsel merah (rawan) namun masih rawan sedang," kata Zainudin yang ditemui usai diterima oleh Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu`mang dalam kunjungan kerja Komisi II di Makassar, Selasa.
Menurut Zainuddin, berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), daerah yang benar-benar rawan adalah Papua, Aceh, dan Kalimantan Barat.
Meski demikian, kata dia, pihaknya tetap memberikan perhatian yang sama untuk memastikan suksesnya pelaksanaan pilkada, dan tidak berdampak pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Pihaknya, dari Komisi II, lanjutnya, ingin memastikan persiapan tentang pelaksanaan pilkada serentak di 171 tempat tahun 2018 ini, termasuk hal hal yang menyangkut potensi untuk menganggu kenyamanan pilkada.
"Yang kami pastikan adalah kesiapan pengamanan penyelenggara dari Kapolda, KPU, Bawaslu, dan Kejati," ucapnya.
Terkait situasi di Sulsel, ia menilai secara umum sudah siap melaksanakan pilkada, termasuk mengantisipasi potensi masalah yang mungkin muncul.
Sementara Wagub Agus Arifin Nu`mang, di hadapan rombongan yang dipimpin Ketua Komisi II Zainuddin Amali, dan seluruh Ketua KPU dan Bawaslu serta Panwaslu se-Sulsel,menjelaskan tiga hal, terkait persiapan pilkada serentak, anggaran pilkada dan persiapan pengamanan pilkada.
"Untuk di Sulsel ini, ada satu pilgub dan 12 pemilihan bupati dan walikota. Dan kami berharap, masyarakat nantinya bisa menggunakan hak pilihnya. Dan tentu rekan-rekan KPU sudah menyosialisasikan semuanya. Karena tolok ukur suksesnya pilkada, yaitu dengan terjaganya stabilitas, partisipasi pemilih tinggi," urai Agus.
Ia juga menyebutkan, jika Sulsel sudah teruji dalam hal penyelenggaraan pilkada, pileg dan pilpres. Meski demikian, Agus meminta komitmen penyelengara mulai dari KPU hingga tingkat bawah di KPPS memberi layanan terbaik baik.
"Terkait permasalahan di lapangan nanti, kami di Pemprov Sulsel sudah berkoordinasi dengan para bupati dan walikota baik yang definitif atau pelaksana tugas, karena ada yang maju pilkada, agar bisa mengawasi dan berkoordinasi untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan jenis apapun," lanjut Agus.
Sementara itu terkait anggaran, Agus menegaskan, jika semuanya sudah beres. Anggaran untuk KPU sebesar Rp456 miliar, Bawaslu Rp141 miliar, dan Pengamanan TNI-Polri sebesar Rp128 miliar.
"Untuk pengaman polisi tentu sudah mengantisipasi semua," tegas Agus.
"Secara nasional, Sulsel merah (rawan) namun masih rawan sedang," kata Zainudin yang ditemui usai diterima oleh Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu`mang dalam kunjungan kerja Komisi II di Makassar, Selasa.
Menurut Zainuddin, berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), daerah yang benar-benar rawan adalah Papua, Aceh, dan Kalimantan Barat.
Meski demikian, kata dia, pihaknya tetap memberikan perhatian yang sama untuk memastikan suksesnya pelaksanaan pilkada, dan tidak berdampak pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Pihaknya, dari Komisi II, lanjutnya, ingin memastikan persiapan tentang pelaksanaan pilkada serentak di 171 tempat tahun 2018 ini, termasuk hal hal yang menyangkut potensi untuk menganggu kenyamanan pilkada.
"Yang kami pastikan adalah kesiapan pengamanan penyelenggara dari Kapolda, KPU, Bawaslu, dan Kejati," ucapnya.
Terkait situasi di Sulsel, ia menilai secara umum sudah siap melaksanakan pilkada, termasuk mengantisipasi potensi masalah yang mungkin muncul.
Sementara Wagub Agus Arifin Nu`mang, di hadapan rombongan yang dipimpin Ketua Komisi II Zainuddin Amali, dan seluruh Ketua KPU dan Bawaslu serta Panwaslu se-Sulsel,menjelaskan tiga hal, terkait persiapan pilkada serentak, anggaran pilkada dan persiapan pengamanan pilkada.
"Untuk di Sulsel ini, ada satu pilgub dan 12 pemilihan bupati dan walikota. Dan kami berharap, masyarakat nantinya bisa menggunakan hak pilihnya. Dan tentu rekan-rekan KPU sudah menyosialisasikan semuanya. Karena tolok ukur suksesnya pilkada, yaitu dengan terjaganya stabilitas, partisipasi pemilih tinggi," urai Agus.
Ia juga menyebutkan, jika Sulsel sudah teruji dalam hal penyelenggaraan pilkada, pileg dan pilpres. Meski demikian, Agus meminta komitmen penyelengara mulai dari KPU hingga tingkat bawah di KPPS memberi layanan terbaik baik.
"Terkait permasalahan di lapangan nanti, kami di Pemprov Sulsel sudah berkoordinasi dengan para bupati dan walikota baik yang definitif atau pelaksana tugas, karena ada yang maju pilkada, agar bisa mengawasi dan berkoordinasi untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan jenis apapun," lanjut Agus.
Sementara itu terkait anggaran, Agus menegaskan, jika semuanya sudah beres. Anggaran untuk KPU sebesar Rp456 miliar, Bawaslu Rp141 miliar, dan Pengamanan TNI-Polri sebesar Rp128 miliar.
"Untuk pengaman polisi tentu sudah mengantisipasi semua," tegas Agus.