Makassar (Antaranews Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya siap mendukung penerapan "single submission" untuk kemudahan berinvestasi sebagaimana arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja yang digelar di Jakarta, Selasa.
"Kita akan segera tindak lanjuti (arahan presiden)," kata Syahrul, dikutip dari Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel Devo Khaddafi yang dihubungi dari Makassar.
Syahrul, kata Devo, berkomitmen untuk mewujudkan kemudahan berinvestasi di Sulsel.
"Apa lagi selama ini layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemprov Sulsel menjadi percontohan nasional," kata dia.
Lebih lanjut ia menerangkan, Syahrul menghadiri Rapat Kerja Pemerintah Pimpinan Presiden dan Wakil Presiden RI terkait pelaksanaan kemudahan berusaha di daerah di Istana Negara Jakarta, Selasa.
Presiden Jokowi, kata dia, mengundang para pimpinan negara dan pimpinan daerah untuk membahas kemudahan berusaha karena dianggap memiliki momentum sangat baik, apalagi juga didukung oleh kepercayaan dunia internasional yang baik kepada Indonesia.
Berdasarkan Indeks Ease of Doing Business atau kemudahan memulai usaha di Indonesia di tahun 2014 berada pada posisi ke-120, saat ini membaik, berada di posisi ke-72 (tahun 2017).
Jokowi menguraikan bahwa lompatan ini sangat tinggi. Kemudian terkait urusan cadangan devisa, Indonesia berada pada posisi USD130-an miliar. Cadangan devisa ini tertinggi yang pernah dimiliki Indonesia.
Terkait indeks harga saham, Jokowi menjelaskan bahwa banyak yang meragukan apakah tahun 2017 mampu tembus di angka Rp6.000, namun saat ini berada pada angka Rp6.600. Lembaga rating internasional juga memberikan nilai investment grade rate Indonesia yang semakin membaik.
Untuk itu, lanjut presiden, kemudahan berinvestasi perlu dilakukan, salah satunya adalah membuat sebuah Single Submission yang didahului dengan pembentukan Satgas Paket Kebijakan Ekonomi dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan "single submission" atau sistem perizinan berbasis teknologi informasi akan beroperasi secara efektif pada April 2018.
Menurut Darmin, investor nanti bisa tahu secara jelas berapa lama dia mengurus masing-masing perizinan. Darmin memastikan sistem ini akan berjalan secara efektif, agar setelah izin berusaha yang dikeluarkan dengan cepat selama sehari, investor dapat memulai proses pembangunan dan proses investasi dapat segera berjalan.
"Kita akan segera tindak lanjuti (arahan presiden)," kata Syahrul, dikutip dari Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel Devo Khaddafi yang dihubungi dari Makassar.
Syahrul, kata Devo, berkomitmen untuk mewujudkan kemudahan berinvestasi di Sulsel.
"Apa lagi selama ini layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemprov Sulsel menjadi percontohan nasional," kata dia.
Lebih lanjut ia menerangkan, Syahrul menghadiri Rapat Kerja Pemerintah Pimpinan Presiden dan Wakil Presiden RI terkait pelaksanaan kemudahan berusaha di daerah di Istana Negara Jakarta, Selasa.
Presiden Jokowi, kata dia, mengundang para pimpinan negara dan pimpinan daerah untuk membahas kemudahan berusaha karena dianggap memiliki momentum sangat baik, apalagi juga didukung oleh kepercayaan dunia internasional yang baik kepada Indonesia.
Berdasarkan Indeks Ease of Doing Business atau kemudahan memulai usaha di Indonesia di tahun 2014 berada pada posisi ke-120, saat ini membaik, berada di posisi ke-72 (tahun 2017).
Jokowi menguraikan bahwa lompatan ini sangat tinggi. Kemudian terkait urusan cadangan devisa, Indonesia berada pada posisi USD130-an miliar. Cadangan devisa ini tertinggi yang pernah dimiliki Indonesia.
Terkait indeks harga saham, Jokowi menjelaskan bahwa banyak yang meragukan apakah tahun 2017 mampu tembus di angka Rp6.000, namun saat ini berada pada angka Rp6.600. Lembaga rating internasional juga memberikan nilai investment grade rate Indonesia yang semakin membaik.
Untuk itu, lanjut presiden, kemudahan berinvestasi perlu dilakukan, salah satunya adalah membuat sebuah Single Submission yang didahului dengan pembentukan Satgas Paket Kebijakan Ekonomi dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan "single submission" atau sistem perizinan berbasis teknologi informasi akan beroperasi secara efektif pada April 2018.
Menurut Darmin, investor nanti bisa tahu secara jelas berapa lama dia mengurus masing-masing perizinan. Darmin memastikan sistem ini akan berjalan secara efektif, agar setelah izin berusaha yang dikeluarkan dengan cepat selama sehari, investor dapat memulai proses pembangunan dan proses investasi dapat segera berjalan.