Bantaeng (Antaranews Sulsel) - Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah, Rabu pagi meresmikan pos pelayanan lalu lintas terpadu yang merupakan salah satu inovasi daerah itu di bidang lalu lintas.
Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dalam sambutannya menyampaikan harapan agar pos lantas tersebut dapat menjadi salah satu ikon atau simbol baru Kabupaten Bantaeng.
Bangunan yang terletak di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kabupaten Bantaeng itu kata Nurdin Abdullah, merupakan pos pelayanan lalu lintas terpadu yang pertama di Sulawesi Selatan.
"Ini pertama di Sulawesi Selatan. Bantaeng membutuhkan layanan seperti ini karena dari hari ke hari daerah ini terus menjadi tujuan wisata masyarakat dari seluruh Indonesia. Saya harap inovasi baik ini dapat ditularkan ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan," kata Nurdin Abdullah.
Sementara itu, Kapolres Bantaeng Ajun Komisaris Besar Polisi Adip Rojikan mengatakan, pembangunan pos lantas itu bertujuan mendekatkan pelayanan secara terpadu terkait dengan kelalulintasan kepada masyarakat.
"Bangunan ini dapat berdiri berkat dukungan Bupati Bantaeng yang telah memberikan bantuan serta menyetujui adanya inovasi bersama ini. Pemanfaatan bangunan tentu akan maksimal penggunaannya ketika masing-masing pihak bisa mendukung dan bekerjasama dengan Kepolisian," terang Adip Rojikan.
Bangunan pos lantas itu lanjut Adip Rojikan merupakan aset pemerintah kabupaten namun penggunaan dan perawatannya menjadi tanggung jawab Polres Bantaeng.
Pos pelayanan lalu lintas terpadu itu kata Kapolres, akan mensinergikan seluruh unsur terkait dalam pelayanan lalu lintas, yakni unsur kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan serta Satpol Pol PP dan pemadam kebakaran.
"Jadi jika terjadi lakalantas, maka seluruh unsur ini akan bersama-sama bergerak cepat memberikan pelayanan prima," kata Adip Rojikan.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan pemanfaatan bangunan pos pelayanan terpadu oleh Bupati Bantaeng selaku pihak pertama kepada Kapolres Bantaeng selaku pihak kedua.
Hadir pada acara peresmian tersebut antara lain para Unsur Forkopimda, para pimpinan OPD, para Camat dan seluruh unsur yang terkait.
Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dalam sambutannya menyampaikan harapan agar pos lantas tersebut dapat menjadi salah satu ikon atau simbol baru Kabupaten Bantaeng.
Bangunan yang terletak di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kabupaten Bantaeng itu kata Nurdin Abdullah, merupakan pos pelayanan lalu lintas terpadu yang pertama di Sulawesi Selatan.
"Ini pertama di Sulawesi Selatan. Bantaeng membutuhkan layanan seperti ini karena dari hari ke hari daerah ini terus menjadi tujuan wisata masyarakat dari seluruh Indonesia. Saya harap inovasi baik ini dapat ditularkan ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan," kata Nurdin Abdullah.
Sementara itu, Kapolres Bantaeng Ajun Komisaris Besar Polisi Adip Rojikan mengatakan, pembangunan pos lantas itu bertujuan mendekatkan pelayanan secara terpadu terkait dengan kelalulintasan kepada masyarakat.
"Bangunan ini dapat berdiri berkat dukungan Bupati Bantaeng yang telah memberikan bantuan serta menyetujui adanya inovasi bersama ini. Pemanfaatan bangunan tentu akan maksimal penggunaannya ketika masing-masing pihak bisa mendukung dan bekerjasama dengan Kepolisian," terang Adip Rojikan.
Bangunan pos lantas itu lanjut Adip Rojikan merupakan aset pemerintah kabupaten namun penggunaan dan perawatannya menjadi tanggung jawab Polres Bantaeng.
Pos pelayanan lalu lintas terpadu itu kata Kapolres, akan mensinergikan seluruh unsur terkait dalam pelayanan lalu lintas, yakni unsur kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan serta Satpol Pol PP dan pemadam kebakaran.
"Jadi jika terjadi lakalantas, maka seluruh unsur ini akan bersama-sama bergerak cepat memberikan pelayanan prima," kata Adip Rojikan.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan pemanfaatan bangunan pos pelayanan terpadu oleh Bupati Bantaeng selaku pihak pertama kepada Kapolres Bantaeng selaku pihak kedua.
Hadir pada acara peresmian tersebut antara lain para Unsur Forkopimda, para pimpinan OPD, para Camat dan seluruh unsur yang terkait.