Mamuju (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersinergi dengan Ombudsman untuk memaksimalkan pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah di provinsi tersebut.
"Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang profesional maka semua jajaran organisasi perangkat daerah, baik di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten agar membangun sinergi dan kerja sama yang baik dengan Ombudsman Sulbar," kata Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar di Mamuju, Rabu.
Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, kata Anggraeni, kehadiran Ombudsman RI Sulbar diharapkan membawa nuansa perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sulbar.
"Khususnya pada bidang pelayanan publik yang profesional untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip `good governance`," katanya..
Menurut dia, seiring dengan tuntutan reformasi di segala bidang maka hak atas pelayanan yang berkualitas pada setiap diri warga negara sangatlah diutamakan karena masyarakat terus menginginkan pelayanan yang baik dan benar dalam setiap urusan dan pengaduan yang mereka sampaikan.
"Maka membangun kemitraan dengan Ombudsman sangatlah penting dan wajib dilakukan oleh setiap pengelola pelayanan publik, bukan menjadikan Ombudsman sebagai lawan atau momok yang sering menyorot kinerja penyelenggaraan pelayanan publik," katanya.
Oleh sebab itu, kata Wagub, birokrasi semestinya memahami benar tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Kegiatan pemaparan kinerja Ombudsman Sulbar hari ini akan menjadi titik awal dalam rangka membangun kerja sama yang baik ke depan untuk mewujudkan Sulbar yang maju dan `malaqbi` tanpa maladministrasi," katanya.
"Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang profesional maka semua jajaran organisasi perangkat daerah, baik di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten agar membangun sinergi dan kerja sama yang baik dengan Ombudsman Sulbar," kata Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar di Mamuju, Rabu.
Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, kata Anggraeni, kehadiran Ombudsman RI Sulbar diharapkan membawa nuansa perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sulbar.
"Khususnya pada bidang pelayanan publik yang profesional untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip `good governance`," katanya..
Menurut dia, seiring dengan tuntutan reformasi di segala bidang maka hak atas pelayanan yang berkualitas pada setiap diri warga negara sangatlah diutamakan karena masyarakat terus menginginkan pelayanan yang baik dan benar dalam setiap urusan dan pengaduan yang mereka sampaikan.
"Maka membangun kemitraan dengan Ombudsman sangatlah penting dan wajib dilakukan oleh setiap pengelola pelayanan publik, bukan menjadikan Ombudsman sebagai lawan atau momok yang sering menyorot kinerja penyelenggaraan pelayanan publik," katanya.
Oleh sebab itu, kata Wagub, birokrasi semestinya memahami benar tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Kegiatan pemaparan kinerja Ombudsman Sulbar hari ini akan menjadi titik awal dalam rangka membangun kerja sama yang baik ke depan untuk mewujudkan Sulbar yang maju dan `malaqbi` tanpa maladministrasi," katanya.