Makassar (Antaranews Sulsel) - Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Perdik) meminta pada seluruh kandidat kepala daerah untuk memasukkan isu disabilitas dalam visi dan misi mereka.
Direktur Eksekutif Perdik, Abdul Rahman di Makassar, Jumat, menilai saat ini belum satupun kandidat kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur yang fokus terhadap masalah disabilitas.
Padahal menurutnya, jumlah penyandang disabilitas mencapai 10 persen dari total penduduk yang ada. Sehingga sudah sewajarnya jika para kandidat turut memperhatikan isu disabilitas.
"Ini harus menjadi perhatian dari setiap pasangan calon kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur. Kami ini ada dan punya hak yang sama juga," ujarnya.
Rahman menyebut, berdasarkan jumlah 10 persen penduduk dunia adalah kaum difabel itu mengacu pada data yang dikeluarkan organisasi kesehatan dunia (WHO).
Sedangkan data di Indonesia sendiri, khususnya Sulsel, data jumlah difabel belum valid. Hal itu dapat dilihat dari perbedaan data antarinstansi.
Rahman menyebut, data dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan jumlah difabel 15 persen, sedangkan jika data dari dinas sosial hanya 5 persen dari total penduduk. Dari Dinas Pendidikan juga mengeluarkan perbedaan yang menyebut angka 10 persen.
"Ini sudah masuk tahapan kampanye untuk meyakinkan wajib pilih di Sulsel yang jumlahnya 6 juta. Dalam 6 juta itu ada kelompok difabel," jelasnya.
Dia menyatakan, berdasarkan data KPU Sulsel, jumlah difabel pada pilcaleg 2014, jumlah difabel di Sulsel mencapai 30 ribu orang. Namun yang menggunakan hak pilih hanya sekitar 18 ribu orang.
"Saya harap pada kandidat bukan cuma menyampaikan visi dan misi secara umum, tapi harus spesifik untuk kelompok rentan atau perempuan dan difabel," lanjutnya.
Terlebih saat ini Pemprov Sulsel telah memiliki Perda nomor 5 tahun 2016 tentang Hak Disabilitas. Bahkan sudah ada Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang hal yang sama.
"Kalau para kandidat bisa memoles isu ini, akan membangkitkan gelora teman-teman difabel untuk salurkan hak suaranya," paparnya.
Ia berpendapat, pendidikan politik juga perlu diberikan pada difabel. Alasannya karena selama ini difabel cenderung tidak menyalurkan hak suara karena minimnya pengetahuan dan pendidikan politik.
Direktur Eksekutif Perdik, Abdul Rahman di Makassar, Jumat, menilai saat ini belum satupun kandidat kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur yang fokus terhadap masalah disabilitas.
Padahal menurutnya, jumlah penyandang disabilitas mencapai 10 persen dari total penduduk yang ada. Sehingga sudah sewajarnya jika para kandidat turut memperhatikan isu disabilitas.
"Ini harus menjadi perhatian dari setiap pasangan calon kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur. Kami ini ada dan punya hak yang sama juga," ujarnya.
Rahman menyebut, berdasarkan jumlah 10 persen penduduk dunia adalah kaum difabel itu mengacu pada data yang dikeluarkan organisasi kesehatan dunia (WHO).
Sedangkan data di Indonesia sendiri, khususnya Sulsel, data jumlah difabel belum valid. Hal itu dapat dilihat dari perbedaan data antarinstansi.
Rahman menyebut, data dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan jumlah difabel 15 persen, sedangkan jika data dari dinas sosial hanya 5 persen dari total penduduk. Dari Dinas Pendidikan juga mengeluarkan perbedaan yang menyebut angka 10 persen.
"Ini sudah masuk tahapan kampanye untuk meyakinkan wajib pilih di Sulsel yang jumlahnya 6 juta. Dalam 6 juta itu ada kelompok difabel," jelasnya.
Dia menyatakan, berdasarkan data KPU Sulsel, jumlah difabel pada pilcaleg 2014, jumlah difabel di Sulsel mencapai 30 ribu orang. Namun yang menggunakan hak pilih hanya sekitar 18 ribu orang.
"Saya harap pada kandidat bukan cuma menyampaikan visi dan misi secara umum, tapi harus spesifik untuk kelompok rentan atau perempuan dan difabel," lanjutnya.
Terlebih saat ini Pemprov Sulsel telah memiliki Perda nomor 5 tahun 2016 tentang Hak Disabilitas. Bahkan sudah ada Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang hal yang sama.
"Kalau para kandidat bisa memoles isu ini, akan membangkitkan gelora teman-teman difabel untuk salurkan hak suaranya," paparnya.
Ia berpendapat, pendidikan politik juga perlu diberikan pada difabel. Alasannya karena selama ini difabel cenderung tidak menyalurkan hak suara karena minimnya pengetahuan dan pendidikan politik.