Makassar (Antaranews Sulsel) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Makassar berharap agar media massa bisa membantu pemerintah dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di semua bidang.
"Kami sebagai lembaga negara yang konsen pada pengawasan persaingan usaha tentunya berharap agar kegiatan yang kami lakukan itu bisa sampai ke semua lapisan masyarakat," ujar Ketua KPPU Perwakilan Makassar Aru Armando disela kunjungannya ke Kantor LKBN Antara Biro Sulsel di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan, penciptaan persaingan usaha yang sehat yang diamanatkan kepada lembaganya sejak berdirinya hingga saat ini, penerimaan masyarakat melalui pemahaman lembaga ini belum cukup maksimal.
Aru mencontohkan, penggunaan istilah di lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih mudah dipahami oleh masyarakat hingga kalangan terbawah seperti tukang becak, ketimbang istilah-istilah yang digunakan KPPU.
"Ini contoh aja, istilah-istilah dari KPK seperti OTT (operasi tangkap tangan) ditahu semua kalangan masyarakat, mulai kelas atas, menengah hingga tukang becak sekalipun tahu. Tapi coba tanya, apa itu kartel, di kalangan menengah saja masih ada segelintir yang tidak tahu, apalagi masyarakat bawah," katanya.
Karenanya, mantan Kepala KPPU Surabaya itu berharap besar kepada media massa baik cetak maupun elektronik dan dalam jaringan (daring/online) bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai persaingan usaha yang sehat ini.
Dia menyebutkan, efektivitas kinerja dari sebuah lembaga tidak terkecuali oleh KPPU sangat bergantung kepada media massa dalam hal menyebarluaskannya kepada masyarakat.
Aru juga membandingkan pemahaman masyarakat di Indonesia dengan rakyat di Jepang tentang persaingan usaha maupun kartel sudah diketahui hingga anak-anak yang bersekolah di tingkat sekolah dasar.
"Kita harapannya ingin mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan memotong rantai monopoli, kartel dan lainnya. Kedepannya juga kita harap ini bisa dipahami oleh masyarakat mulai dari anak-anak sehingga ruang kartel bisa dipersempit," ucapnya.
"Kami sebagai lembaga negara yang konsen pada pengawasan persaingan usaha tentunya berharap agar kegiatan yang kami lakukan itu bisa sampai ke semua lapisan masyarakat," ujar Ketua KPPU Perwakilan Makassar Aru Armando disela kunjungannya ke Kantor LKBN Antara Biro Sulsel di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan, penciptaan persaingan usaha yang sehat yang diamanatkan kepada lembaganya sejak berdirinya hingga saat ini, penerimaan masyarakat melalui pemahaman lembaga ini belum cukup maksimal.
Aru mencontohkan, penggunaan istilah di lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih mudah dipahami oleh masyarakat hingga kalangan terbawah seperti tukang becak, ketimbang istilah-istilah yang digunakan KPPU.
"Ini contoh aja, istilah-istilah dari KPK seperti OTT (operasi tangkap tangan) ditahu semua kalangan masyarakat, mulai kelas atas, menengah hingga tukang becak sekalipun tahu. Tapi coba tanya, apa itu kartel, di kalangan menengah saja masih ada segelintir yang tidak tahu, apalagi masyarakat bawah," katanya.
Karenanya, mantan Kepala KPPU Surabaya itu berharap besar kepada media massa baik cetak maupun elektronik dan dalam jaringan (daring/online) bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai persaingan usaha yang sehat ini.
Dia menyebutkan, efektivitas kinerja dari sebuah lembaga tidak terkecuali oleh KPPU sangat bergantung kepada media massa dalam hal menyebarluaskannya kepada masyarakat.
Aru juga membandingkan pemahaman masyarakat di Indonesia dengan rakyat di Jepang tentang persaingan usaha maupun kartel sudah diketahui hingga anak-anak yang bersekolah di tingkat sekolah dasar.
"Kita harapannya ingin mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan memotong rantai monopoli, kartel dan lainnya. Kedepannya juga kita harap ini bisa dipahami oleh masyarakat mulai dari anak-anak sehingga ruang kartel bisa dipersempit," ucapnya.